KASUS

MANTAN KADES BUKA-BUKAAN SOAL PENYEROBOTAN DAN PENJUALAN ASET NEGARA DI JONGGOL

HARIANTERBIT.CO – Gonjang-ganjing kasus penjualan aset negara dan penyerobotan tanah milik masyarakat di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diduga dilakukan oleh mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin dan keluarganya serta kroninya makin terang benderang. Kini, mantan Kepala Desa (Kades) Singasari (2007-2013), Nacim Sumarna (46), ikut buka-bukaan mengenai kasus megakorupsi yang merugikan negara dan masyarakat sekira Rp565 miliar tersebut.

Nacim Sumarna mengatakan, bukan hanya puluhan petani sebagai joki yang dilanda keresahan karena tertipu meneken Akta Jual Beli (AJB) palsu dengan iming-iming Rp700 ribu. Dirinya pun stress akibat dibujuk rayu dan merasa ditipu untuk menandatangani puluhan berkas AJB tanah yang kini mencuat ke permukaan dan membuat geger Kabupaten Bogor.

Berdasarkan pernyataan resminya di atas materai kepada kuasa hukumnya, Nacim Sumarna mengungkapkan, kasus penjualan aset (tanah) negara hasil jaminan grup PT Bank Putra Surya Perkasa (PSP) yang terlibat kasus BLBI ini melibatkan pula Asisten Pemerintahan (Aspem) dan Kesra Kabupaten Bogor Burhanudin.

Nacim menjelaskan, kasus ini berawal dari adanya aset grup PT Bank Putra Surya Perkasa (PSP) total seluas kurang lebih 420 hektare di Desa Singasari dan Cibodas, Jonggol. Rinciannya, dikuasai PT Dinamika Baru Realindo kurang lebih 270 hektare dan PT Kartawardana 150 ha.

“Perusahaan grup PSP ini puluhan tahun tidak membayar pajak. Untuk mengoptimalkan pemasukan desa, saya meminta saran pendapat ke Pak Burhanudin (mantan kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan yang kini menjabat asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bogor-red) tentang aset milik PT tersebut. Suatu ketika Pak Burhan mewanti-wanti melarang untuk tidak melayani pelepasan hak atau mengotak-atik atau jual beli tanah tersebut karena berbahaya suatu ketika dapat berurusan dengan hukum,” kata Nacim, Kamis (21/6).

Sebulan kemudian, kata Nacim, dirinya dipanggil ke Rumah Makan Juhana. “Di situ sudah ada Pak Burhanudin Aspem, HM Naim Susanto, Rudi Wahab. Di situ, atas perintah Pak Burhanudin, saya diminta menandatangani berkas AJB yang sudah disiapkan. Karena yang memerintahkan Pak Burhanudin, saya mau menandatangani AJB itu. Di situlah, hari ini saya baru tahu kalau dulu saya dibodohi, karena dulu takut karena atas dasar perintah pimpinan mau tanda tangan AJB,” ujar mantan kades yang tinggal di Kampung Cikaret RT 1/10 Desa Singasari ini.

Nacim juga membenarkan, ada tanah-tanah masyarakat yang belum dijual tetapi sudah jadi sertifikat atas nama RY dan kroninya serta dibuatkan AJB abal-abal dan SPPT palsu untuk menguasai fisik tanah. “Ini saya ketahui setelah diberi tahu oleh H Cecep yang juga kroni RY, dan dibuktikan dengan hasil pengukuran oleh petugas ukur sesuai gambar atau peta kepemilikan tanah,” tegasnya.

Nacim pun sempat mempertanyakan ke notaris bahwa para joki menandatangani AJB bukan atas tanah miliknya. “Saya selaku kepala desa waktu itu tahu yang tertera dalam AJB itu yaitu para joki. Saya justru dulu menanyakan ke notaris bahwa ini AJB bukan pemilik tanah asli. Kata notaris, udahlah rah (lurah-red) itu mah urusan atasan,” kata dia.

Seperti diberitakan oleh berbagai media sebelumnya, berdasarkan surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sejak tahun 2000 tanah seluas 245 hekatare lebih dijaminkan kepada negara oleh grup PSP yang terlibat kasus BLBI. Karena tak bisa memenuhi kewajibannya maka tanah tersebut disita oleh negara.

Sejak tahun 2012, seluas 100 ha dari total 245 ha dihibahkan oleh Rudi Wahab selaku kuasa lahan PSP ke Pemkab Bogor sebagai kompensasi untuk mendapat perizinan pesantren dan yayasan. Tapi faktanya, tanah hibah tersebut menjadi atas nama RY dan keluarganya antara lain Ade Munawaroh, Elly Halimah dan semua kroni-kroninya. Guna memuluskan penjualan tanah hibah ke Siti Hutami Endang Adiningsing atau dikenal Mamiek Soeharto yang juga merupakan putri bungsu dari Presiden kedua RI, kroni RY cs memanipulasi AJB palsu sekaligus menyerobot tanah milik masyarakat. (*/ade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *