NASIONAL

IPW: MASYARAKAT OGAH MEMILIH PASANGAN CAGUB/CAWAGUB DARI KEPOLISIAN

HARIANTERBIT.CO – Dilantiknya jenderal polisi menjadi pejabat Gubernur Jawa Barat bisa berdampak pada kekalahan total terhadap sejumlah perwira tinggi purnawirawan Polri yang ikut Pilgub di sejumlah daerah. Demikian pernyataan pers Indonesia Police Watch (IPW) yang diterima Harianterbit.co, Selasa (19/6).

Dari penelusuran IPW di sejumlah daerah dimana Pati Polri ikut Pilgub, muncul kesan kekecewaan terhadap kepolisian yang dinilai sangat arogan mengambil jatah birokrat sipil Depdagri. ”Berbagai kelompok masyarakat yang ditemui menegaskan, Polri makin arogan dan tidak profesional, sehingga mereka khawatir jajaran kepolisian tidak akan netral dalam pilgub 2018, terutama di daerah yang diikuti pasangan calon dari kepolisian,” bunyi pernyataan pers yang ditandatangani Ketua Presidium IPW Neta S.Pane tersebut.

Neta mengungkapkan, kelompok kelompok masyarakat yang ditemui mengaku tidak akan memilih pasangan cagub dari kepolisian. Dan jika hal ini terjadi dikhawatirkan akan berdampak negatif pada sejumlah Pati Polri yang ikut Pilgub 2018. Mereka sudah bekerja keras berbulan bulan tapi hasilnya sia sia karena kalah akibat adanya aksi “pemaksaan” Pati polri menjadi plt Gubernur Jabar.

Seharusnya, menurut IPW, dalam proses Pilkada Polri jangan mau ditarik tarik elite tertentu ke wilayah yang tidak jelas, apalagi sampai melanggar UU Polri segala. Ada pun keterlibatan purnawirawan pati Polri dalam Pilkada 2018 sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk mengukur kepercayaan publik terhadap Polri. Tapi akibat adanya kasus Pj Gubernur Jabar ini, semua polisi yang ikut Pilgub bakal keok dalam pertarungan, sehingga target tolok ukur itu tidak bisa tercapai.

IPW sangat menyayangkan jika Polri membiarkan dirinya ditarik tarik ke wilayah politik praktis oleh elit tertentu. Termasuk membiarkan patinya dijadikan Pj Gubernur di Jawa Barat. Hal itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya pada Polri.

Sebagai institusi penegak hukum, Polri harusnya konsisten menegaskan bahwa penunjukan patinya sebagai Pj Gubernur adalah tindakan yang melanggar undang-undang kepolisian dan ini tidak bisa dibiarkan. ”Bagaimana Polri bisa dipercaya jika elitnya membiarkan institusinya melanggar undang undangnya sendiri” bunyi pernyataan pers IPW.

Publik memang tidak berdaya menghadapi pemaksaan Pati Polri menjadi plt Gubernur Jabar. Tapi publik sepertinya akan melakukan perlawanan, dengan cara tidak akan memilih pasangan polisi dalam Pilgub 2018. Fenomena inilah yang terekam IPW sehari setelah muncul polemik Pj Gubernur Jabar. Akibat lainnya, publik menilai Polri semakin tidak profesional, netralitasnya diragukan dan Polri sudah ikut ikutan main politik politikan dan situasi ini menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan Pilkada 2018.

”Bagaimana pun manuver yang melibatkan Polri dalam kasus plt Gubernur Jabar akan membuat berbagai pihak merasa kesal dan bukan mustahil mereka bermanuver untuk mempermalukan kepolisian,” demikian IPW.

Selain berpotensi memunculkan kegaduhan baru di Senayan karena Partai Demokrat menggulirkan perlunya Hak Angket kasus Pj Gubernur Jabar ini dan diikuti Partai Gerindra dan PKS, pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai pejabat Gubernur Jabar juga mendapat penentangan dari masyarakat.Antaranya Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) dan BEM Universitas Indonesia. (lya)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *