KISRUH

PELAKSANA TUGAS BUPATI BUSEL TERANCAM UU SISDIKNAS

HARIANTERBIT.CO – Tokoh masyarakat Kabupaten Buton Selatan (Busel) di Jakarta, La Ode Budi, menyatakan keprihatinannya terhadap masa depan kepemimpinan di Buton Selatan. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Bupati Agus Feisal Hidayat, masih akan berlanjut dengan dugaan penggunaan ijazah palsu SMPN Banti yang dihadapi Plt Bupati Buton Selatan La Ode Arusani, dan telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, yang penanganannya dilimpahkan ke Polda Sulawesi Tenggara (Sultra).

La Ode Budi

“Baru-baru ini, Polres Mimika menerbitkan SP3 atas Reki Tafre, Kepsek SMPN Banti tahun 2005, terduga pelaku pembuat ijazah palsu tersebut. SP3 ini telah membuat kecewa para guru SMPN Banti dan pemerhati pendidikan di Mimika. Mereka telah melaporkan SP3 tersebut kepada Mabes Polri (Kapolri dan Propam),” kata La Ode Budi, salah satu Kelahiran Majapahit Batauga, anak dari La Ode M Sahihu, camat pertama Batauga (sekarang jadi Kabupaten Buton Selatan), dalam siaran persnya kepada HARIANTERBIT.co, Jumat (25/5), di Jakarta.

Atas aduan penggunaan ijazah palsu, La Ode Budi berpendapat, penyidik Polda Sultra cukup berpegang pada surat keterangan Kepsek SMPN Banti No 421.2/005/SMPNB/II/2017 diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kadispendasbud) Kabupaten Mimika tertanggal 20 Februari 2017 yang menyatakan bahwa Ujian Nasional pertama kali di SMPN Banti, tahun 2006 (ijazah yang bersangkutan bertahun 2005), dan yang bersangkutan tidak pernah terdaftar sebagai SMPN Banti, dan sudah dibenarkan kewenangannya secara tertulis oleh Biro Hukum Kemendikbud RI, surat No 17868/A.4/HK/2017 tertanggal 23 Maret 2017 kepada Pengacara Arifin SH.

“Adapun SP3 dari Polres Mimika untuk terduga Reki Tafre terkait Pasal 184 KUHAP tidak menghalangi untuk La Ode Arusani dinyatakan sebagai tersangka pengguna ijazah palsu oleh Polda Sultra merujuk UU Sisdiknas No 20/2003 Pasal 69 ayat 2. Merujuk bahwa pelapor Ridwan Azali dalam surat Nomor LP/241/III/2017/Bareskrim Mabes Polri tanggal 2 Maret 2017, melaporkan La Ode Arusani dalam perkara: dugaan tindak pidana menggunakan ijazah palsu dan/atau yang dipalsukan sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 69 ayat (2),” ujarnya.

Lebih lanjut La Ode Budi menjelaskan, penyidik harus berpegang pada legal formal keterangan pihak yang berwenang, dalam hal ini Markus Sombo SPd selaku kepala Sekolah SMPN Banti saat ini. “Khusus untuk ijazah, di luar KUHP sudah ada pengaturannya tersendiri, Pasal 69 ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),” ungkap La Ode Budi. (*/dade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *