KISRUH

WARGA RW 08 MINTA PELINDO MENGEMBALIKAN HAK ATAS TANAHNYA

HARIANTERBIT.CO – Badan Pertahanan Nasional (BPN) belum mampu menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat RW 08, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara dengan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Sunda Kelapa. Masyarakat setempat merasa tanah mereka dirampok Pelindo.
“Sertifikat HPL No 7 Th 1990 yang diklaim Pelindo secara prosedural tidak sah,” ungkap seorang pengurus RW, menyebut sertifikat HPL No 7 tahun 1990. Keterangan warga tersebut diamini oleh Ketua RW O8, Kamiludin.
Kamiludin mengungkapkan, para warga yang diwakili pengurus RW pernah mendatangi Komisi Informasi Publik ( KIP ) Jakarta. “Tujuannya ingin membuktikan ada atau tidak adanya Warkah sebagai alat bukti proses penertibitan sertifikat HPL tersebut,” tandas Ketua RW O8, Jumat(18/5)
Tak hanya itu. Pencarian kebenaran oleh para warga sampai ke DPR RI, khususnya Komisi II, hingga terjadi dua kali Pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP), 2016.

Ternyata di RDP itu, ungkap Kamiludin, Dirjen Sengketa Tanah Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengakui terjadi adanya kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat HPL atas nsma Pelindo II Sunda Kelapa. “Itu ada kok rekamannya,” tandas Ketua RW O8 Kamaludin.
Di RDP itu, pimpinan DPR merekomendasikan agar sengketa tersebut bisa diselesaikan. “Nyatanya BPN dan Pelindo tidak serius menanggapi,” tambahnya.

Begitupun saat warga mengadu ke Komisi Ombudsman RI. Lagi-lagi pihak BPN Jakarta Utara belum menemukan Warkah tersebut.Bahkan, secara tertulis, BPN DKI menyatakan SK HPL No 128 Tahun 1986 yang menjadi acuan dasar penerbitan Sertifikat HPL tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Tak hanya itu. Keberadaan warga pun melalui foto udara tahun 1972 dan 1976 lewat Dinas Tata Kota dinyatakan sudah ada sebelum terbitnya sertifikat HPL yang bermasalah tersebut. Apalagi ditandai batas-batas keliling.

“Ombusman juga minta kepada Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) RI untuk mengembalikan kepada warga bila Pelindo tidak bisa membuktikan kepemilikan yang sah,” tutur Ketua RW Kamiludin, seraya menyebut salah satu warga RW 08 Kel. Ancol bernama Japat sudah bermukim sejak 1914.

Namun, semua fakta tersebut, tidak digubris. BPN tetap saja memiliki syahwat membiarkan kemelut sengketa tanah Pelindo versus para warga terus berlarut-larut.

“Kami benar-benar bingung. Walau kebenaran berpihak pada kami, tapi BPN tidak menggubris semua bukti kebenaran tersebut,” papar Kamiludin dengan wajah lesu. Meurut dia, warga sudah bertekad memperjuangkan haknya sampai tetes darah terakhir. “Kami mohon gubernur Anies bisa turun tangan membatu warga’, pungkasnya.

Selain itu, Kamiludin juga meminta BPN harus bertanggung jawab selaku penerbit sertifikat. “Dengan tidak membiarkan persoalan ini berlarut larut, maka BPN juga mengambil sikap dan keputusan berdasarkan bukti- bukti yang ada. Jika sekiranya PT Pelindo tidak bisa membuktikan kepemilikan yang sah sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofian Djalil dengan kewenangan, kami mintA batalkan sertifikat tersebut,” tuturnya mengakhiri dalam WA-nya semalam usai sholat taraweh, 18/5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *