HARIANTERBIT.CO– Media sosial (medsos) dan gadget merupakan pembentuk karakter generasi muda bangsa tanpa ada lembaga atau institusi yang mengawasi. Semua informasi dan pesan komunikasi pada media itu diterima pengguna tanpa ada filter.
Akibatnya, kata Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah sebagai keynote speaker dalam Seminar Pindidikan dan Penguatan Empat Pilar Kebangsaan Berbasis IT, tidak sedikit anak-anak bangsa ini yang dididik dan dibentuk karakternya oleh medsos. Semua itu, dibuat dan dikendalikan oleh pihak asing.
Dikatakan Ahmad Basarah dalam acara yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka Hari Pendidikan Nasional di Aula Buya Hamka, Kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (2/5) itu, penjajahan dalam bentuk baru saat ini dilakukan lewat cara merusak masa depan generasi mudanya.
Salah satunya melalui medium gadget. “Lewat gadget inilah propaganda ideologi radikalisme dan liberalisme/kapitalisme masuk. Waktu yang dihabiskan bersama gadget justru lebih banyak dari pada bersama keluarga dan sekolah sebagai institusi pembentuk utama karakter bangsa.”
Hal ini, kata dia, merupakan tantangan kita hari ini yakni bagaimana menyelamatkan generasi bangsa dari serbuan nilai-nilai asing yang belum tentu cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia melalui kemajuan teknologi informasi tersebut.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini hendaknya kita jadikan momentum akan pentingnya memasukkan kembali Pancasila sebagai mata pelajaran pokok dan wajib ke dalam semua jenjang kurikulum pendidikan nasional termasuk lembaga-lembaga pendidikan internasional yang beroperasi di Indonesia agar generasi muda bangsa ini punya daya tahan ideologis yang kokoh,” ujar Basarah.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin mengatakan, Pancasila adalah titik temu atau kalimatunsawa di antara golongan-golongan dalam bangsa Indonesia.
“Kalau ada yang mempersoalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah sikap yang tidak benar. Kenapa kita menolak khilafah, karena bukan berarti khilafah tidak cocok dengan Islam melainkan Islam tidak hanya khilafah.”
Dikatakan Ma’ruf Amin, megara-negara Islam bisa berbentuk kerajaan seperti di Arab Saudi, bisa bentuk emir seperti Qatar, Kuwait dan bisa juga berbentuk republik. “Intinya, mengapa kita menolak khilafah. Soalnya, kita sudah punya kesepakatan yakni Pancasila dan UUD 1945 yang mengatur negara kita berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.” demikian Ma’ruf Amin. (ART)
