HARIANTERBIT.CO– Sudah banyak kepala daerah yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, Undang undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU Pemilihan Kepala Daerah harus disempurnakan.
Hal tersebut dikatakan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Rektor USU Runtung Sitepu dan Sekjen MPR RI, Ma’rug Cahyono di Lobby Nusantara IV, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (27/4).
Dikatakan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kandidat tak boleh mencari uang. Padahal mereka harus mengeluarkan biaya saksi, iklan, baliho dan lain-lain. “Semuanya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.”
Partai politik juga tidak boleh mencari uang, padahal partai membutuhkan dana untuk membiayai organisasi. Sementara itu negara tidak membiayai. “Negara tak menanggung saksi. Akhirnya semua menjadi beban kandidat. Karena itu, banyak kepala daerah yang terjerat KPK. Untuk itulah perlu dilakukan penyempurnaan UU Pilkada.”
Dikatakan, MPR RI bekerjasama dengan KPK, MK dan Universitas Sumatera Utara (USU) menyelenggarakan Festival Konsitusi dan Antikorupsi di Medan, 14 – 15 Mei 2018. “Konstitusi dan Antikorupsi merupakan dua hal penting yang menentukan masa depan Indonesia,” kata Zulkifli.
Festival Konstitusi dan Antikorupsi kali ini merupakan yang ketiga. Sebelumnya kegiatan ini digelar Universitas Hasanuddin (Makassar) dan Universitas Indonesia di Depok.
Rangkaian kegiatan diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pusat Kajian Konstitusi dan Antikorupsi Universitas Hasanuddin dengan tema “Pilkada Berintegritas” 16 April 2018, Universitas Andalas dengan tema “Hak Imunitas Pejabat Publik” 25 April 2018, dan di Universitas Gadjah Mada dengan tema “Penguatan Sistem Lembaga Peradilan” 3 Mei 2018.
“Puncaknya Festival Konstitusi dan Antikorupsi buat memberikan kontribusi nyata bagi NKRI yaitu memperkuat konstitusi dan dukungan pemberantasan korupsi baik penindakan maupun pencegahannya,” kata Zulkifli.
Ketua MK Anwar Usman mengatakan, Festival ini terkait dengan penegakan konstitusi dan pemberantasan korupsi. Konstitusi dan antikorupsi sangat erat kaitannya. Konstitusi bisa berdiri tegak apabila korupsi juga bisa diberantas.
Untuk itu Anwar meminta media massa ikut mensosialisasikan kegiatan ini.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya menyadari pentingnya kegiatan ini karena diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik. Apalagi kegiatan ini melibatkan MPR dan MK. (ART)
