HARIANTERBIT.CO– Kawasan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) Natuna harus sepenuhnya dipegang Indonesia karena ini dibutuhkan memperkuat pengawasan kegiatan udara perbatasan Indonesia.
Saat ini, ungkap Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, FIR Natuna dipegang otoritas Singapura. “Karena itu, FIR Natuna harus secepatnya dikuasai Indonesia,” ungkap politisi senior Partai Golkar tersebut usai melakukan kunjungan kerja bersama Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto ke Natuna, Kepulauan Riau, Senin (23/4).
Dikatakan laki-laki yang akrab dipangil Bamsoet ini, masalah FIR tersebut tak hanya menyangkut keselamatan penerbangan saja, tetapi juga persoalan kedaulatan negara.
Dalam perjalanan ke Natuna, pesawat Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan Udara yang ditumpangi Panglima TNI beserta rombongan saat melintasi kawasan ruang udara Natuna dikawal empat pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.
Kempat pesawat tempur itu langsung mengawal di sisi kanan dan kiri pesawat VIP begitu masuk wilayah Perairan Kepulauan Natuna hingga mendarat di Lanud Raden Sadjat Ranai.
Turutdalam kunjungan ini antara lain Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah, Danjen Kopassus Mayjen TNI Eko Margiyono serta Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto.
Dikatakan Bamsoet, hingga kini wilayah perbatasan terus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan harus didasarkan kepada keamanan dan kesejahteraan.
“Keamanan Indonesia salah satunya ditentukan kondisi wilayah perbatasan. Sebab itu, keberadaan pangkalan militer di Pulau Natuna, sangat penting. “Tidak tertutup kemungkinan, kita juga membangun dan perkuat pangkalan militer di berbagai pulau terluar wilayah Indonesia,” ujar Bamsoet.
Wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah itu mengagumi masterplan pembangunan pangkalan militer yang rencananya akan dilengkapi berbagai peralatan tempur super canggih. Ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.
Dikatakan, pembangunan pangkalan militer tentu tidak akan mengenyampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di wilayah Natuna. Disini sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan di Selat Lampa.
“SKPT yang dibangun berada diareal 16,8 hektar. Dengan adanya SKPT tersebut, saya yakin mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan,” jelas Bamsoet.
Dijelaskan, DPR RI sangat serius membangun wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan dan tertinggal (3T). DPR RI sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.
Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, jelas Bamsoet, Tim telah menelaah berbagai permasalahan yang ada. Saat ini tim sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa dilepas menjadi badan tersendiri sehingga bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan.
Dijelaskan, dalam APBN 2017, DPR RI telah menggelontorkan Rp 1,61 triliun dengan melibatkan 18 kementerian dan lembaga untuk menyukseskan berbagai program terpadu daerah perbatasan.
Problematika wilayah perbatasan memang sangat kompleks. Namun semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat wilayah perbatasan kita.
“Dengan kerjasama yang solid antara DPR RI dan pemerintah, saya yakin pembangunan di berbagai wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat,” demikian Bambang Soesetyo. (ART)
