HARIANTERBIT.CO– Masyarakat yang tidak puas dengan kepemimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu berharap munculnya pemimpin baru pada pemilihan presiden (pilpres) 2019.
Harapan untuk mendapatkan pemimpin baru semakin viral di media sosial (medsos). Bahkan kaos dan tas bertuliskan #2019 Tetap Ganti Jokowi, #2019 Indonesia Punya Presiden Baru dan #Siap Antar Jokowi Pulang ke Solo mulai bermunculan. Malah ada masyarakat yang mengenakannya.
Salah satu harapan masyarakat mendapatkan pemimpin baru itu tertuju kepada koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). “Kedua partai ini saling membutuhkan untuk memenuhi syarat Presidential Threshold (PT) 20 persen seperti yang diamanatkan UU Pemilu,” ungkap politisi senior PKS, Mahfudz Siddiq dalam keterangan melalui WhatsApp (WA) kepada Harianterbit.co, com, Kamis (19/4).
Koalisi Gerindra dengan PKS terjalin rapi ketika kedua partai mengusung duet Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2017.
Pasangan ini unggul mutlak dari petahana, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat. Padahal hampir semua lembaga survei mengunggulkan pasangan incumbent ini sebagai pemenang.
Namun, koalisi atau tidaknya PKS dengan Gerindra untuk Pilpres mendatang, sampai saat ini belum ada kata final. Takdir sejarah akhirnya yang menentukan. Meski sudah ada kesepahaman soal koalisi, toh di beberapa daerah PKS dan Gerindra justru tidak dalam satu koalisi.
“Saya membaca, masyarakat menyimpan harapan besar kepada koalisi PKS dengan Gerinda. Kehadiran koalisi ini pada Pilpres nanti bukan hanya sebatas penantang tapi juga menjadi pemenang,” kata anggota Komisi IV DPR RI tersebut.
Perjuangan untuk memenangkan Pilpres mendatang, lanjut Mahfudz, tidaklah mudah karena yang dihadapi tidak hanya sebagai petahana tetapi juga setidaknya sudah mendapat dukungan lebih dari lima partai. Dua dari partai pendukung itu peringkat pertama dan kedua pada pemilu legislatif (pileg) 2014.
“Selaku calon, petahana bisa mengontrol pemerintahan dan alat kekuasaan. Petahana juga memiliki dukungan finansial dan logistik yang besar, kalau boleh dikatakan tidak terbatas,” jelas wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat ini/
Pertanyaan pentingnya sekarang, lanjut Mahfudz, bagaimana dengan koalisi Gerindra dengan PKS? Mungkinkah ditanbah, salah satunya adalah Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bisa memenangkan ‘persaingan’ pada pilpres 2019?
Untuk itu, jelas dia, koalisi ini dari sekarang sudah harus menyusun peta dan strategi ‘peperangan’ terlebih dahulu dan bagaimana cara dapat meraih kemenang. “Kalau peta dengan strateginya sudah mantap, akan mudah memutuskan siapa pasangan capres-cawapres yang bakal diusung. Jangan terbalik. Kasus pilgub Jawa Barat harus jadi pelajaran berharga.”
Karena itu, Mahfudz menyarankan Gerindra dan PKS santai saja soal siapa yang bakal diusung sebagai capres maupun cawapres pada pilpres mendatang. Untuk itu, kedua kubu harus sering duduk bersama untuk mendiskusikan cara memenangkan Pilpres mendatang.
“PKS kan punya sembilan nama yang siap dimajukan sebagai capres atau cawapres. Nah, kalau cara menangnya sudah jelas, bakal mudah menetapkan satu dari sembilan nama itu,’ kata Mahfudz.
Terkait dengan keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) mencalonkan Mayjen Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai capres, Mahfudz mengatakan, kalau memang itu yang diyakini sebagai calon yang tepat dan sesuai cara memenangkan pertarungan, pasti Gerindra akan memajukan Prabowo.
“Namun, kalau ada kalkulasi dan pertimbangan lain, mungkin juga Gerindra akan membuat keputusan yang mengejutkan. Jadi, kata kuncinya sekarang bagaimana Gerindra dengan PKS duduk bareng untuk menyusun strategi agar ‘bisa menang’,” demikian Mahfudz Siddiq. (ART)
