HARIANTERBIT.CO– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengaku bigung dan heran dengan kebijakan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS pimpinan Muhammad Sohibul Iman.
Soalnya, pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 5 Oktober 1965 tersebut memecat sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang bakal digelar di 171 kabupaten/kota, 27 Juni tahun ini.
Pimpinan DPW PKS yang dipecat Sohibul Iman itu disebut-sebut sebagai ‘pembersihan’ terhadap loyalis Anis Matta. Sebagai catatan, Anis Matta merupakan Presiden PKS periode sebelumnya.
Orang Anis Matta terakhir yang ‘dibersihkan’ gerbong Sohibul Iman adalah Erza Saladin, pimpinan DPW PKS Provinsi Sumatera Selatan. Namun, Wakil Sekjen DPP PKS, Abdul Hakim membantah bahwa itu adalah ‘pembersihan’ terhadap orang-orang Anis Matta.
Mahfud Siddiq tidak habis pikir dengan langkah ‘pembersihan’ yang dilakukan DPP PKS dibawah pimpinan Sohibul Iman. “Partai lain bersiap menghadapi pilkada serentak 2018, pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun depan. Namun, PKS malah sibuk mengganti sejumlah pimpinan wilayah (DPW).
Penggantian pengurus tidak hanya terjadi di Sumatera Selatan tetapi juga di daerah lain. “Sebelum di Sumsel, DPP PKS telah mengganti kepengurusan di DPW Jateng. Dan, kabarnya hal serupa terjadi di Sulawesi Tenggara,” kata mantan Ketua Komisi I DPR RI tersebut dalam keterangan singkatnya melalui WhatsApp (WA) kepada Harianterbit.co, Jumat (6/4).
Kalau alasannya kubu Sohibul Iman ‘tour of duty’, kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Barat VIII tersebut, logikanya dilakukan jauh sebelum pemilu atau sesudah pemilu. Jadi, sekarang bukanklah waktu yang tepat.
Anehnya lagi, lanjut anggota Komisi IV DPR RI ini, saat Ketua DPW yang diberhentikan mendadak minta klarifikasi, tidak ada penjelasan tuntas yang mereka dapat. “Hal ini justru memicu persoalan baru di bawah. Banyak kader jadi bertanya-tanya sehingga ini jelas mengganggu soliditas.”
Dalam pengalaman empat pemilu terdahulu, ungkap Mahfud, instrumen utama dalam pendulangan suara PKS adalah struktur dan kader. Kebijakan dan gaya kepemimpinan DPP PKS sekarang justru banyak menyebabkan melemahnya soliditas. “Saya sangat khawatir apa yang dilakukan DPP PKS saat ini bakal berdampak besar kepada perolehan suara PKS pada pemilu legislatif 2019,” kata Mahfud.
Sebelumnya, politisi senior lainnya yang sekaligus deklarator PKS, Fahri mengungkit mengungkit kisah lalu terbuangnya eks Presiden PKS itu dari pusaran inti partai.
Setelah mengatakan DPP PKS melakukan bersih-bersih loyalis Anis, Fahri mengungkit soal PKS yang seakan ‘membuang’ mantan pimpinannya sendiri. Setelah turun dari posisi presiden PKS, Anis tidak mendapat jabatan strategis.
Anis mendapat posisi Ketua Bidang Kerja Sama Internasional. Padahal Anis disebut telah banyak berjasa membangun partai usai pimpinan sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq terseret kasus korupsi.
“Seperti ketika Anis dulu sukses menyelamatkan partai tiba-tiba dia tidak ada jabatan. Dikasihlah satu tempat yang kalau di dalam orde baru dulu itu istilahnya itu didubeskan,” ujar Fahri, kepada wartawan, Jumat (6/4).
Fahri menyebut cara ‘didubeskan’ ini adalah gaya orde baru. Bila ada yang membuat marah pimpinan, maka pejabat tertentu akan dicopot dari posisi strategis dan sebagai gantinya lalu dipindah menjadi duta besar (dubes).
“Dan, semua tindakan DPP sekarang itu spesifik sifatnya itu (didubeskan). Pokoknya, itu kena kepada orang yang punya masalah, kritik dengan DPP atau ketahuan bertemu dengan saya atau mendengar ceramahnya Pak Anis Matta,” ungkap Fahri.
Namun, kubu Sohibul Iman membantah melakukan pemecatan. Mereka menyebut partainya sedang melakukan optimalisasi peran atau tour of duty di dalam kepengurusan partai sehingga rotasi pengurus disebutnya adalah hal biasa.
Fahri pun menuturkan, tidak ada istilah tour of duty di dalam ketentuan AD/ART PKS. Ia kemudian menuding PKS sedang ‘melayani’ keinginan pemimpinnya. “Soal terminologi tour of duty, kebetulan saya berkuliah dan menuntaskan studi saya di bidang mikro ekonomi sehingga saya mengerti apa yang disebut sebagai tour of duty itu. Tour of duty itu harus diregulasi. Tidak ada ketentuan tentang tour of duty di dalam AD/ART PKS. Sebenarnya yang terjadi adalah melayani pimpinan saja.”
Keanggotaan Fahri di PKS juga masih belum jelas. PKS memecat Fahri namun Wakil Ketua DPR itu masih melawan melalui jalur hukum dan kini prosesnya sudah sampai di tingkat kasasi, namun belum ada keputusan.
Ia menyebut, pengurus-pengurus yang dipecat tidak diajak berdiskusi terlebih dahulu. Pemecatan dituding Fahri dampak dari kedekatan dengan Anis dan dirinya. “Itu saja dasarnya. Orang tidak diajak berbicara, apalagi ada ketentuan tour of duty itu sebetulnya teori promosi. Itu justru tidak terjadi, orang itu diganti dan tidak diberikan tempat,” tutup Fahri.
Wasekjen PKS, Abdul Hakim menegaskan tidak ada pengkotak-kotakan dalam sistem partainya. Pergantian posisi yang dilakukan terhadap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Sumatera Selatan Erza Saladin tidak ada kaitannya dengan persoalan loyalitas personal.
“Tidak ada sistem di PKS untuk melakukan pengkotak-kotakan. Pergantian Pak Erza tidak ada kaitannya dengan persoalan loyalitas personal. Erza diperlukan untuk penguatan tim pemenangan pemilu di DPP menuju PKS menjadi partai papan atas di Pemilu 2019.
“Tiak ada sistem di PKS untuk melakukan pengkotak-kotakan. Pergantian Pak Erza tidak ada kaitannya dengan persoalan loyalitas personal. Erza diperlukan dalam usaha penguatan tim pemenangan pemilu di DPP menuju PKS menjadi partai papan atas pada Pemilu 2019,” kata Abdul Hakim.
Dikatakan, seluruh kader PKS bekerja dengan satu visi dan misi. Karena itu, Abdul Hakim mengimbau agar sesama ‘bus kota’ tak saling mendahului dan berlomba secara sportif.
“Janganlah saling mendahului. Berlombalah secara sportif untuk Indonesia yang lebih baik. Semua bekerja untuk suatu misi perjuangan sesuai visi 2020, menjadi partai dakwah yang kokoh untuk berkhidmat kepada umat, bangsa dan negara,” demikian Abdul Hakim. (ART)
