NASIONAL

FADLI ZON-KOFI ANNAN BERCERITA SOAL PENGUNGSI ROHINGYA DI JENEWA

HARIANTERBIT.CO – Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon di sela-sela mengikuti Sidang Organisasi Parlemen Dunia Anti-Korupsi (GOPAC) di Jenewa, Swiss menyempatkan diri bertemu dengan Sekjen PBB 1997-2006, Kofi Annan.

Pertemuan berlangsung di markas Kofi Annan Foundation. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Sekjen PBB, Kofi Annan lebih banyak mengurus yayasan kemanusian atas namanya itu.

Dalam pertemuan hangat itu, Fadli Zon menyampaikan sejumlah hal terkait isu pengungsi Rohingya. Fadli juga menanyakan tindak lanjut laporan Advisory Commission of Rakhine State yang diketuai Kofi Annan. Sebaliknya, Annan menceritakan hasil laporan yang pernah diberikan ke Pemerintah Myanmar kepada Fadli Zon.

Laporan Annan terkait krisis Rohingya diawali September 2016. Saat itu, Aung San Suu Kyi yang menjabat sebagai State Counsellor meminta Kofi Annan Foundation dan Office of the State Counsellor mendirikan Advisory Commission on Rakhine State (Komisi Penasihat Rakhine).

Sejak itu, Advisory Commission of Rakhine State diketuai oleh Kofi Annan dan diberikan mandat menyusun upaya konstruktif menangani permasalahan Rohingya. Tim bekerja 12 bulan.

Dan, 23 Agustus 2017, Advisory Commission of Rakhine State menyelesaikan laporannya, ke dalam sebuah proposal yang berjudul “Towards a Peaceful, Fair and Prosperous Future for the People of Rakhine.

Pada pertemuan itu, Annan menekankan, proposal itu mengandung tiga aspek dasar yang dibutuhkan dalam menghadirkan perdamaian di Rohingya; determination, perseverance and trust.

“Di dalam proposal itu juga ada rekomendasi utama dalam hal protection of rights, freedom of movement, enhanced economic and social development, and the edification of Rakhine’s cultural heritage. Masukan itu diterima dengan baik dan diakui Pemerintah Myanmar.

Annan juga menceritakan pengalamanya selama terlibat dalam investigasi di Rohingya. Diungkapkan, sejumlah problem mendasar yang dialami penduduk Rohingya. Pertama adalah problem kemiskinan. Rohignya memiliki tingkat kemiskinan yang sangat kronis. Ini terjadi di semua lapisan masyarakat.
Tingkat kemiskinannya mencapai 78 persen, hampir dua kali lipat tingkat nasional 37,54 persen. Kondisi itu diperparah dengan buruknya pelayanan sosial dan akses penduduk terhadap pekerjaan.

Problem berikutnya adalah krisis hak asasi manusia. Hampir seluruh penduduk Rohingya stateless. Tidak punya status kewarganegaraan. Akibatnya, problem sosial meningkat, hak-hak terabaikan, dikarenakan tingginya diskriminasi dan tindak kekerasan serta pelecehan terhadap penduduk Rohingya, terutama perempuan.

Karena itu, untuk jangka pendek, Annan merekomendasikan sejumlah langkah taktis. Pertama, diperlukan pemberian kejelasan status kewarganegaraan dengan segera melalui proses verifikasi yang tertib. Kedua, Kofi Annan juga mendorong peningkatan akses (inclusive access) penduduk Rohingya terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan tanpa adanya diskriminasi.

Fadli Zon mengapresiasi Laporan Annan. Dengan kondisi Pemerintah Myanmar yang tertutup dan sulit menerima masukan, proposal yang dihasilkan Advisory Commission on Rakhine State telah memberikan peran yang sangat besar bagi proses perdamaian di Rohingya.

Proposal yang diajukan, telah menjadi saran dan rekomendasi yang diakui oleh pemerintah Myanmar untuk menangani permasalahan kemanusiaan di Rohingya.

Ironisnya, sehari setelah laporan itu disampaikan, terjadi pembantaian etnis Rohingya oleh militer Myanmar. Pembantaian dan kekerasan berlangsung berbulan-bulan, dan mengakibatkan pengungsi hingga lebih 500.000 jiwa di perbatasan Bangladesh. Ini sangat disayangkan Annan.

Dalam pertemuan itu, Fadli juga menyampaikan hasil kunjungannya ke kamp pengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh. Dari pengamatan langsung, Fadli Zon mengungkapkan lokasi pengungsian Cox’s Bazar yang mencapai 3.000 hektare, telah menjadi tempat pengungsi yang paling luas di dunia.

Ironisnya, kebanyakan pengungsi adalah anak-anak. Ada 500.000 anak-anak. Dari jumlah itu, 30.000 adalah anak-anak yatim piatu. Fadli Zon menyampaikan bahwa pada Desember lalu di Kutupalong, ada sekitar 1 juta pengungsi dari Rohingya yang menyeberang dari Myanmar. Jumlah ini diyakini terus bertambah karena kekerasan di Rakhine belum juga berhenti.

Menanggapi Fadli Zon, Annan menyampaikan bahwa perlu upaya persuasif agar pemerintah Myanmar duduk kembali dan mengikuti laporannya. ASEAN seharusnya dapat berperan meyakinkan Myanmar untuk penyelesaian persoalan kemanusiaan.

Cara itu tak mudah. Sebab itu, Annan menyarankan agar Indonesia harus lebih proaktif membujuk Myanmar untuk bisa menerima kembalinya etnis Rohingya. Annan menyampaikan kepada Fadli Zon, agar ada komunikasi di antara militer Indonesia dan Myanmar untuk bertukar pengalaman menghadapi transisi demokrasi. (ART)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *