KOMUNITAS

HAJI YANI MELAPORKAN PWO KE DEWAN PERS

HARIANTERBIT.CO – Pendirian Perkumpulan Wartawan Online (PWO) Indonesia dilaporkan ke Dewan Pers, Senin (26/3) siang oleh salah satu pendirinya, Haji Ahmad Yani. Selain menyerahkan akta notaris pendirian dan persetujuan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), tokoh Betawi ini juga meminta persyaratan lain yang diwajibkan Dewan Pers perihal pendirian organisasi wartawan.

“Segala persyaratan tersebut dalam waktu dekat akan kami upayakan. Misalnya harus ada 15 propinsi dan 500 anggota”, ujar pria yang tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu itu menyebut ditinjau dari para pendiri, sedikitnya ada 27 provinsi keberadaan PWO.

Ditegaskan, sebagai organisasi wartawan, PWO tetap tunduk dan taat terhadap aturan main yang ditetapkan oleh Dewan Pers. ” Makanya PWO akan berusaha mendorong wartawannya mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan biaya minimal,” ujar Yani.

Caranya, anak Betawi Kramat Sentiong ini, hanya mengumbar senyum. “Resepnya sedang digodok oleh teman pendiri PWO lainnya,” ujarnya. Yani menjelaskan, layaknya sebuah organisasi, tidak melulu “mengutip” iuran kepada anggotanya, tapi memberi benefit kepada anggotanya.

“Minimal memberikan rasa aman dan adanya proteksi dari PWO,” tambah owner dan pendiri media fokusjurnal ini.

Yani juga menyinggung keberadaan IMO – Indonesia dan PWO Indonesia. Meskipun keduanya dibidani beberapa pengurus IPJI, tapi tidak punya hubungan struktural keduanya, kecuali hanya hubungan emosional.

“IMO itu untuk pengusaha (semacam SPS), sedang PWO-nya khusus wartawan tanpa melihat organisasinya”, tuturnya. Sedang IPJI tetap sebagai “induk semang” , sedikitpun tidak berubah.

“Jadi, kedua anaknya itu yang diharapkan dapat diverifikasi oleh Dewan Pers sebagai organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan,” tutur Yani bersemangat.

Yani yakin, didukung wartawan senior yang memulai karirnya di era 80-an dan dididik secara akademis jurnalistik, PWO Indonesia akan memberikan warna pada jagad wartawan di negeri ini, sekaligus mengembalikan wartawan sebagai kaum kritis terhadap pembangunan di segala bidang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *