NASIONAL

MUWOWAM: ATASI PERSOALAN DAERAH, DPD INISIASI RUU PDT

HARIANTERBIT.CO– Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perlu segera membahas Rancangan Undang-undang Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan menyelesaikannya menjadi UU.

Hal itu dimaksudkan untuk segera dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa terutama daerah tertinggal berkaitan dengan besarnya lubang (ceruk) kesejahteraan masyarakat baik soal kemiskinan, kebutuhan hidup minimum, ketimpangan, menganganya indeks gini rasio dan tingginya angka pengangguran.

Bila tak segera diatasi, kata Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam saat melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudi S Prawiradinata, Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo dan Sesdirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Herlina Sulistyorini di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

“RDPU ini dalam rangka menindaklanjuti Prolegnas yang disepakati DPR dan Kemenkum HAM beberapa waktu lalu. Jadi, Komite I berpandangan, tugas strategis Prolegnas itu harus segera diselesaikan. Jika tak diberi solusi serta perhatian, ini akan membahayakan bagi keberlangsungan masyarakat, bangsa dan negara ke depan.”

Dikatakan politisi senior asal Jawa Tengah itu, keberlangsungan demokrasi dan masa depan politik bangsa termasuk partai politik bakal terganggu kalau masyarakat tidak mendapatkan kehidupan yang sejahtera.

Karena itu, kata Ketua Komisi V DPR RI 2044-2009 tersebut, mengawali tugas legislasi ini, Komite I DPD RI melakukan RDPU dengan berbagai pihak untuk mendapatkan masukan wawasan yang holistik dan strategis sehingga posisioning paper-nya tepat dan mampu meregulasi upaya penyejahteraan masyarakat.

Komite I DPD RI juga melakukan pendalaman dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. “Karena itu, keterlibatan pemerintah dalam pembentukan UU PDT itu sangat diharapkan, sebagai bagian upaya kontribusi berbagai pihak buat masa depan masyarakat dan bangsa Indonesia,” kata Muqowam.

Rudi Prawiradinata menyambut baik inisiasi yang dilakukan Komite I DPD RI itu. “Memang sejak lama Bappenas memberikan perhatian dengan berbagai kebijakan dan program yang memberikan fokus kepada pengembangan daerah dan desa di Indonesia bahkan sejak pemerintahan Soeharto berbagai macam program dihadirkan.”

Karena itu, kehadiran UU PDT diharapkan mampu mengkonsolidasikan serta mengkoordinasikan tugas-tugas sektoral yang selama ini berserak diberbagai kementerian. Kalau ada UU PDT, tentu dalam perencanaan dan pelaksanaan bakal lebih efektif buat upaya pensejahteraan masyarakat.

Dirjen PDT mengatakan, apa yang dilakukan Komite I DPD RI adalah bagian dari upaya untuk intensifikasi dan efektifikasi program-program yang banyak berkaitan dengan ketertinggalan suatu daerah, sistimasi dan klastering dalam upaya menyatukan langkah pelaksnaan program mulai daerah, antar kawasan desa dan desa bersangkutan sehingga orchestrasi pembangunan daerah dan desa lebih efektif buat penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan, Dirjen PDT siap mendampingi Komite I DPD untuk membahas RUU PDT. Lebih-lebih hal itu lekat sekali dengan tugas pokok Dirjen Pembangunan Daerah tertinggal.

Pada kesempatan serupa, Sesdirjen PKP Kemendes, Herlina mengatakan, RUU itu jika sudah menjadi UU, idealnya harus mampu mensinergikan pembagunan daerah, kawasan pedesaan dan desa sehingga perebutan sektoraliras yang tidak diperlukan dalam pembangunan desa terhindarkan.

Dia mengaku, sektoralitas yang berujung kepada tidak adanya koordiansi yang selama ini sering deitemukan dalam pembangunan kewilayahan dapat dihindari. (ART)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *