POLRI

JACK BOYD LAPIAN: TURUNAN PASAL 130 UU LALU LINTAS, KAPOLRI PUNYA WEWENANG TUTUP JALAN

HARIANTERBIT.CO – Sekjen Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya terkait laporannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Setelah pemeriksaan untuk keperluan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sebagai pelapor, Jack Lapian menjelaskan bahwa pelanggaran penutupan jalan ada di pasal 127,128 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Namun narasinya pasal 127, 128, 129 diatur juga dalam pasal 130. Dimana di pasal itu dikatakan bahwa terkait pasal 127, 128 dan 129 diatur melalui peraturan Kapolri, yang turunannya perkap Kapolri.

“Mengenai penutupan jalan, bukan hahya berlaku di Jakarta. Sudah jelas kewenangan penutupan jalan, sesuai turunan pasal 130 adalah wewenang Kapolri,” ujar Boyd Lapian di Polda Metro Jaya, Senin (5/3/2018).

Boyd mengaku selama pemeriksaan oleh penyidik, ada 21 pertayaan sekitar penutupan jalan yang di jalan Jatibaru, Tanah Abang. Selain Jack penyidik juga akan memeriksa dua saksi lainnya sesuai tertera dilaporan (akan diperiksa).

Selanjutnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan soal kapan penyidik akan memeriksa Anies Baswedan selaku terlapor, belum diagendakan. “Untuk terlapor, masih akan kita agendakan,” katanya.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang digunakan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) menggelar dagangannya.

Jack membuat laporan itu bersama Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid dengan nomor laporan polisi LP/995/II/PMJ/Ditreskrimsus, tertanggal 22 Februari 2018.

Ada beberapa alasan Jack melaporkan Anies terkait penutupan Jalan Jatibaru. Salah satunya karena hingga saat ini kebijakan itu belum memiliki payung hukum dalam penerapannya. Dengan kata lain tidak adanya Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur dalam pelaksanaannya.

Keputusan itu juga mendapat respon dari berbagai kalangan, karena dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan peraturan. Faktanya justru menimbulkan permasalahan baru. Bahkan, mengarah kepada dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Jack menyampaikan tidak ada maksud lain atas laporannya tersebut. Ia mengatakan melaporkan Anies karena banyak aduan yang masuk ke Cyber Indonesia atas penutupan jalan tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *