NASIONAL

PARPOL PESERTA PEMILU 2019 KURANG PEDE USUNG KADERNYA JADI CAPRES

HARIANTERBIT.CO – Fenomena yang terjadi saat ini, di mana partai-partai peserta pemilihan umum (pemilu) hanya berani mencalonkan wakil presidennya untuk berpasangan dengan Joko Widodo yang sebelumnya telah diumumkan kembali diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi capres 2019, ketimbang mencalonkan kadernya menjadi presiden.

Dr Jerry Massie MA, PhD

Menurut pengamat dan peneliti politik Indonesian Public Institute (IPI) Dr Jerry Massie MA, PhD, fenomena ini disebabkan beberapa faktor kenapa partai-partai peserta pemilu tidak mencalonkan kadernya menjadi orang nomor satu di Tanah Air.

“Pertama, kurang confidence atau percaya diri. Harusnya seperti Gerindra yang berani. Mereka bergaya fighter kalau di tinju dan gaya total football ala Belanda di sepak bola,” ungkap Jerry Massie melalu pers rilisnya yang diterima HARIANTERBIT.co, Jumat (2/3).

“Ada sejenis imsomnia politik dengan lawan mereka, Pak Jokowi. Ini terlihat dengan memasangkan baliho bersama Jokowi misalkan, Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto,” sambungnya.

Selain Prabowo dan PKS, lanjut Jerry, dari internal belum ada yang menyatakan mengusung kadernya. Sebut saja Partai Golkar, Hanura, NasDem, PKB, Demokrat dan yang lain.

“Kedua, kurang kaderisasi partai. Dalam hal ini partai-partai selain Golkar, kurang kaderisasi. Hanya pemimpin ‘single fighter’ seperti mantan Presiden SBY kemarin. Memang kehadiran Agus agak terlambat. Sebelumnya tidak dilakukan pengkaderan dengan baik,” kata pengamat dan peneliti politik dari IPI ini.

Ditambakannya, secara kualitatif dan kuantitatif perlu dilakukan. Antara faktor popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas harus berimbang.

Presidential Threshold
Sementara faktor ketiga yakni, faktor syok dengan suara Presidential Threshold 20 persen DPR dan Nasional 25 persen. Dengan disahkannya peraturan KPU No 7 Tahun 2017 maka hanya akan ada dua atau tiga calon yang bisa mengusung wakilnya.

“Hal ini yang membuat partai peserta pemilu kewalahan dan tak berani mengusung calon internal. Berkaca di Amerika waktu Obama naik, dia bukan termasuk populer di Demokrat, masih ada Hillary Clinton tapi keberanian dan tekad yang mengantar dia menjadi presiden ke-44 AS,” tutur Jerry.

Sedangkan faktor keempat, sambung Jerry, budgeting or cost. Hal ini tak bisa dipungkiri dalam pilpres menghabiskan biaya triliunan. Apalagi calon tak punya sponsor. Beda dengan di AS, masyarakat yang memberikan donasi kepada capres mereka baik Republik maupun Demokrat.

“Nah! Sistem itu tak berlaku di Indonesia. Menurut data ICW, biaya kampaye Jokowi pada 2014 lalu Rp312 miliar, sedangkan Prabowo Rp166 miliar. Belum iklan di media, logistik, para saksi, baliho dan sebagainya. Itu bisa di atas Rp1 triliun,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, ada bagusnya pengaturan biaya kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Misalkan di Jabar biayanya maksimal bisa Rp473 miliar, dan NTB Rp75 miliar, serta Sulsel Rp74 miliar.

Jerry mencontohkan, kalau biaya kampanye Hillary Clinton dua kali lipat dana kampanye Donald Trump. Menurut laporan resmi otoritas AS dana kampanye Hillary hingga 950 juta dolar AS, dan sudah mengucurkan 178 juta dolar AS untuk belanja kampanye. Trump yang telah menggalang dana sekitar 449 juta dolar AS.

“Kemudian faktor terakhir yaitu, tak berani ambil risiko. Memang partai politik (parpol) yang ada agak kurang berani dan takut gagal di pilpres 2019. Maka short cut (jalan pintas) adalah jalan utama,” ujar Jerry.

“Mereka takut untuk menantang Jokowi yang popularitasnya semakin naik dan sulit dikejar. Masyarakat bisa meraskan pembangunannya. Politik mengekor atau ikut rame lagi diperankan. Jadi melihat performa Jokowi membuat parpol ketar-ketir untuk melawannya. Bagi saya mereka hanya cari save (aman) dengan afiliasi politik,” pungkas Jerry Massie. (*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *