RENUNGAN

BAHAYA, JOKOWI HARUS CEPAT DAN TEGAS BERANTAS NARKOBA

PAGI tadi saya hadir dalam pelantikan Kepala BNN baru, Irjen Pol Heru Winarko di Istana Negara. Saya sampaikan pada Kepala BNN betapa pentingnya tugas memberantas narkoba ini untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Indonesia saat ini telah menjadi pasar narkoba terbesar di Asia. Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, jika tak segera diambil tindakan drastis yang tegas, Indonesia bisa menjadi bangsa paria gara-gara narkoba. Bisa jadi Narco-Republic.

Peredaran narkoba di Indonesia posisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Saya membaca data BNN, sepanjang tahun 2017 lalu jumlah tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap naik lebih dari 4.000 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika pada 2016 ada 1.238 tersangka yang berhasil ditangkap, maka pada akhir tahun 2017 BNN berhasil menangkap 58.365 tersangka narkoba. Itu baru dari sisi tersangka.

Nah, terkait dengan penyelundupan narkoba, masih menurut data BNN, keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengungkap penyelundupan narkoba diperkirakan baru sekitar 10 persen saja.

Jadi, kalau selama Februari kemarin aparat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari dua ton narkoba di Batam dan Kepulauan Riau, angka itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan persentase mereka yang berhasil lolos. Ini kan gila!

Masyarakat dan aparat keamanan harus menyadari jika dalam kajian strategis, bisnis narkoba bukan hanya punya dimensi ekonomi, tapi bisa juga punya dimensi politik. Narkoba saat ini sudah menjadi bagian dari ‘proxy war’.

Itu sebabnya dalam upaya memberantas narkoba, pemerintah dan aparat keamanan kita harus memasukan perspektif pertahanan dan keamanan negara juga. Ini penting sekali.

Saya baca, saat ini jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai lebih 6,4 juta orang. Kebutuhan narkotika sudah mencapai 6 ton per minggu, di mana peredaran uang dalam bisnis ini mencapai Rp250 triliun dalam setahun.

Ini tak boleh dihadapi dan disikapi secara konvensional. Apalagi, menurut data BNN, 27,32 persen dari pengguna narkoba di Indonesia adalah mahasiswa dan pelajar. Bisa rusak masa depan Indonesia jika kita tidak mengambil tindakan drastis hari ini terkait pemberantasan narkoba.

Meski kontroversial, saat ini sedang dalam penyidikan Mahkamah Internasional, saya kira kita perlu sedikit belajar pada upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan Presiden Duterte di Filipina.

Poinnya tentu bukan pada tindakan tembak mati pengedar narkoba yang kontroversial itu, tapi pada soal ketegasan seorang Presiden dalam memimpin pemberantasan narkoba di negaranya. Ada pernyataan tegas dan ada kebijakan tegas. Itu yang harus kita tiru.

Untuk memberantas peredaran narkoba, kita harus melakukannya di dua wilayah secara bersama. Pertama, memutus mata rantai ‘supply’. Dan kedua, menekan permintaan atau ‘demand’.

Untuk memutus rantai pasokan, persoalan yang kebetulan menjadi concern saya adalah pertama-tama dengan meningkatan penjagaan dan pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan, terutama laut.

Delapan puluh persen penyelundupan narkoba saya kira dilakukan melalui laut dan menurut data BNN terutama dilakukan oleh sindikat-sindikat yang berasal dari Malaysia, Taiwan, Cina.

Masalah kita adalah perairan Indonesia ini sangat luas, sementara jumlah petugas kita terbatas. Hal ini harus segera diatasi oleh pemerintah. Itu juga sebabnya saya mengkritik keras upaya pemerintah untuk melakukan privatisasi pelabuhan serta bandara.

Sebab, pelabuhan dan bandara adalah simpul-simpul penting untuk menghadang penyelundupan narkoba, selain merupakan infrastruktur pertahanan dan keamanan yang harus dikuasai oleh negara.

Poin kedua untuk memutus rantai pasok adalah dengan mempertegas penegakan hukum. Sudah bukan merupakan rahasia lagi jika para bandar narkoba senang sekali dengan Indonesia karena di sini mereka bukan hanya menemukan pasar yang besar.

Namun, juga karena di sini hukumnya bisa dibeli. Bukan rahasia umum lagi jika Lembaga Pemasyarakatan di sini bahkan bisa menjadi tempat transaksi narkoba.
Itu sebabnya, pemerintah harus segera membersihkan LP dari peredaran narkoba, dan hukum berat aparat penegak hukum yang terlibat dalam bisnis merusak ini.

Penjara seharusnya bisa menjadi tempat paling steril dari narkoba. Presiden mestinya bisa menyuruh Menteri Hukum dan HAM membersihkan penjara-penjara kita dari transaksi narkoba.

Pemberantasan narkoba di penjara itu menjadi ukuran keseriusan pemerintah dalam memberantas narkoba. Sebab, jika pemerintah tak bisa membersihkan penjara dari narkoba, bagaimana kita bisa percaya mereka serius memberantas peredaran narkoba di luaran sana?

Selain rantai pasok, kita juga harus bisa menekan permintaan atas narkoba. Harus ada sanksi tegas, misalnya, terhadap para artis yang terlibat dalam konsumsi ataupun peredaran narkoba.

Artis pengguna narkoba bisa memberikan ‘demonstration effect’ yang buruk bagi anak-anak muda kita, karena mereka diidolakan banyak orang. Seharusnya mereka yang pernah terlibat narkoba, sampai terbukti bersih, harus dicekal tampil di televisi.

Atau televisi dan rumah produksi melakukan tes urine pada mereka sebagai bentuk pencegahan. Di atas semua itu, kita hanya akan bisa memberantas narkoba, melindungi anak-anak kita dan generasi muda Indonesia lainnya, jika Presiden bersikap tegas.

Narkoba ini sudah menjadi kejahatan luar biasa, tapi penanganannya masih biasa-biasa saja. Hingga kini saya catat pemerintah bahkan belum merilis Inpres baru tentang pemberantasan narkoba. Inpres yang ada masih keluaran tahun 2011, pada masa Presiden SBY.

Pemerintah lambat dalam merespon soal narkoba ini. Sudah saatnya ada cara atau mekanisme yang bisa melibatkan TNI dalam pemberantasan Narkoba karena ini meruntuhkan pertahanan kita.

Dr Fadli Zon MSc
Wakil Ketua DPR RI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *