DAERAH

KEBAKARAN HUTAN AKIBAT KURANG SOSIALISASI PEMDA DAN KLH

HARIANTERBIT.CO– Para wakil rakyat di Komisi IV DPR RI menyesalkan sedikitnya ada 92 titik api di Provinsi Kalimantan Tengah, Barat dan Riau. Titik-titik api itu berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran terutama lamban gambut.

Salah satu wakil rakyat di Komisi yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tersebut adalah Ir KRT Darori Wonodipuro MM. “Saya menyesalkan kembali terjadinya kebakaran hutan di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah, Barat dan Provinsi Riau,” kata anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, Jumat (23/2).

Wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah tersebut mengatakan, adanya titik-titik api di sejumlah provinsi itu membuktikan kurangnya sosialisasi baik dari Pemda setempat maupun dari Kementerian LHK,” kata politisi kelahiran 5 Oktober 1953 tersebut.

Menurut laki-laki yang juga Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan (2007-2014) sebagaimana pengalamannya 22 tahun bergelut di bidang kehutanan, pola masyarakat sekitar hutan masih tergolong tradisional.

Setiap harinya masyarakat setempat mencangkul, membabat dan sore harinya ketika dilihatnya ada tumpukan daun-daun dan kayu sisa lalu dibakar, kemudian ditinggal pulang dan akhirnya terbawa angin terus membesar, dan akhirnya terjadilah kebakaran.

Berdasarkan pengalamannya bersentuhan langsung dengan masyarakat sekitar hutan itulah perlunya sosialisasi massif dan maksimal terkait bahaya membakar hutan kepada masyarakat.

Tidak hanya sosialisasi yang harus digencar pihak berwenang dalam hal ini Pemda dan Kementerian LHK tetapi dalam hal pencegahan dan penanganan kebakaran hutan juga harus melibatkan masyarakat yang berada tinggal di sekitar lokasi karena petugas atau pejabat kehutanan bermukim relatif lebih jauh dari hutan.

“Sosialisasi kepada masyarakat bisa dilakukan lewat cara-cara tradisional juga, misalnya menyelipkan pesan dalam dakwah-dakwah di masjid, gereja atau berbagai kegiatan lainnya. Itu akan lebih memudahkan pesan untuk bisa sampai langsung ke masyarakat.”

Kelemahan selama ini juga akibat Kementerian LHK tidak memiliki helikopter yang bisa dijadikan sarana pemadam kebakaran. “Selama ini helikopter dimaksud hanya dimikili Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Jumlahnya juga sangat terbatas yakni dua buah.

Padahal, ungkap lulusan Magister Manajemen, Universitas Sumatera Utara (1998-2000) dengan lahan hutan yang sangat luasr di seluruh wilayah nusantara, KLH sejatinya memiliki banyak helikopter.

Sebut saja Jepang, negeri Matahari Terbit itu memiliki 50 helikopter pemadam kebakaran. Korea Selatan punya 45 helikopter untuk tugas yang sama. Dengan adanya helikopter pemadan kebakaran selain akan memudahkan pemadaman, juga dapat mencegah meluasnya kebakaran hutan.

“Jadi, menurut saya kebakaran tersebut sebenarnya memang bukan disengaja oleh masyarakat. Kalau pun ada kesengajaan, itu dilakukan perusahaan-perusahaan besar untuk membuka lahan seperti perkebunan sawit.”

Dengan adanya heli, akan terlihat jelas dititik-titik mana terjadi kebakaran. Dan itu semua ada dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang sengaja melakukan pembakaran hutan dikenakan 15 tahun hukuman penjara. “UU itu juga harus terus disosialisasikan agar masyarakat tahu konsekuensi hukumnya,” demikian Ir KRT Darori Wonodipuro MM. (ART)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *