KASUS

SOAL KTP ELEKTRONIK, UCHOK: KPK WAJIB PANGGIL SOFYAN DJALIL

HARIANTERBIT.CO– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajibmemanggil serta meminta keterangan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil soal rapat pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di kantor Wakil Presiden tujuh tahun silam.

Hal tersebut dikatakan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi terkait kesaksian Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta di depan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (1/2).

Setya bersaksi untuk mantan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik sehingga merugikan keuangan negara Rp 2,4 triliun.

Dalam kesaksian, Setya mengatakan, mantan staf Wakil Presiden, Sofyan Djalil yang kini dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri ATR/BPN pernah meminta agar LKPP dan Kementerian Dalam Negeri tidak berselisih di media soal masalah proyek pengadaan KTP elektronik.

Setya saat bersaksi di Pengadilan Tipikor mengatakan, rapat di KantorWapres dipimpin Sofyan Djalil. Dan, dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan KTP elektronik ini pernah dibahas di Kantor Wakil Presiden pada 2011.

Bahkan, kata Setya, dalam rapat itu Sofyan Djalil pernah meminta LKPP dan Kementerian Dalam Negeri tidak berselisih di media terkait dengan proyek pengadaan KTP elektronik ini. Waktu itu, Sofyan Djalil adalah Direktur LKPP.

Uchok Khadafi dalam pesan singkat melalui WhatsApp (WA), Senin (5/2) menyebutkan, KPK punya kewajiban memanggil dan meminta keterangan dari Sofyan Djalil untuk memberi kesaksian dalam sidang Pengadilan Tipikor terkait kasus pengadaan KTP elektronik itu.

“Kalau KPK memang serius mengungkap kasus KTP elektronik ini, dariketerangan Setya, nantinya banyak yang bisa digali dari Sofyan Djalil termasuk para dalang kasus mega korupsi tersebut,” kata Uchok.

Uchok yakin, dari keterangan yang digali dari Sofyan Djalil, bakal jelas dan terang-benderang siapa saja sebenarnya yang ‘bermain’ dalam pengadaan KTP elektronik ini.

Kalau mengikuti dan menganalisa keterangan Setya, bukan tidak mungkin pula Sofyan Djalil ikut terlibat dalam kasus tersebut mengingat dia waktu

itu adalah pejabat yang menentukan di LKPP. Dan, apa pula maksud Sofyan Djalil meminta agar LKPP dan Kementerian Dalam Negeri tidak berselisih di media masalah proyek pengadaan KTP elektronik ini.

“Permintaan Sofyan Djalil agar LKPP dan Kementerian Dalam Negeri tidak berselisih di media seperti ada sesuatu yang disimpan. Ini yang perlu dikejar untuk mengungkap kasus KTP elektronik. Saya yakin, masih ada penikmat KTP elektronik yang masih aman di luar,” demikian Uchok Sky Khadafi.

Sementara itu menjawab kuasa hukum terdakwa dalam kesaksiannya, Setya mengatakan bahwa keputusan rapat adalah meneruskan lelang proyek. Itu disampaikan Sofyan Jalil sebagai pimpinan rapat.

Yang memutuskan jalan terus itu apakah Kemendagri yang disetujui wapres. Atau wapres yang memerintahkan ini dijalankan, tanya Maqdir Ismail selaku kuasa hukum terdakwa Setya Novanto.

Setya menjawab, yang memimpin rapat. “Waktu itu Pak Sofyan Djalil, waktu jabatannya staf ahli wapres kalau nggak salah. Ada dua deputi juga waktu itu, tapi saya lupa namanya,” kata dia,

Selain meminta proyek diteruskan, Setya Budi juga menyebut dalam rapat itu diperintahkan agar semua pihak tak bicara soal e-KTP di publik. Menurutnya hal itu merupakan keputusan rapat. “Pokoknya gini, sudah ini perkara diam semua diam nggak boleh ngomong di media,” ucap Setya.

Ya, memang Sofyan Djalil salah satu pembantu Jokowi di Kabinet Kerja yang mendapat sorotan negatif dari masyarakat belakangan ini. Sorotan terhadap Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sofyan Djalil menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Selain menerbitkan HPL dan HGB diduga menyalahi aturan, Sofyan Djalil juga membiarkan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN lowong.

Ada informasi yang bersangkutan bakal menempatkan profesional di luar Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk jabatan itu. Ini jelas menyalahi aturan karena jabatan itu untuk PNS karir, bukan profesional.

Belakangan Sofyan Djalil tidak menghadiri panggilan Badan ReserseKriminal Khusus (Bareskrimsus) Polda Jaya terkait tindak pidana korupsi terkait sejumlah pulau reklamasi di pantai utara Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *