BISNIS

SEKARGA BERSATU DESAK MENTERI BUMN ROMBAK DIREKSI GARUDA INDONESIA

HARIANTERBIT.CO – Terdorong adanya keprihatinan terhadap kondisi perusahaan Garuda yang terjadi saat ini, Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia (Sekarga) Bersatu terdiri dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) menyatakan sikapnya untuk dilakukan perubahan terhadap manajemen direksi.

Ketua Umum Sekarga Ahmad Irfan mengungkapkan, catatan pertama ialah program efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan cenderung sangat sporadis sehingga mengganggu kegiatan operasional. Kedua, terjadi pembengkakan biaya organisasi karena jumlah direksi saat ini sembilan orang dari sebelumnya hanya enam orang.

“Penambahan direksi tersebut tidak sejalan dengan komitmen perusahaan dalam melakukan efisiensi, dan penambahan direksi tersebut juga tidak diikuti dengan peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan sebelumnya,” ungkap Ahmad Irfan, saat konferensi pers, di Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Selasa (23/1).

Ketiga, lanjut Irfan, penambahan armada tidak diikuti dengan kemampuan manajemen untuk membuat strategi penjualan produk penumpang dan kargo. “Di mana peningkatan pendapatan hanya sebesar 8,6 persen, sementara peningkatan biaya sebesar 12,6 persen (Data Analyst Meeting Q3 2017),” jelasnya.

Ketua Umum Sekarga Ahmad Irfan (kiri), beserta jajaran Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia (Persero) menggelar jumpa pers di Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Selasa (23/1), menyampaikan pernyataan sikap meminta Menteri BUMN merestrukturisasi direksi Garuda demi keberlangsungan perusahaan.

Selanjutnya yang keempat, kinerja keuangan Garuda Indonesia sampai dengan kuartal III-2017 semakin merosot dengan kerugian 207,5 juta dolar AS. “Sementara, nilai saham Garuda per 19 Januari 2018 per lembar hanya Rp 314. Mengalami penurunan sebesar 58 persen dari nilai saham pada saat IPO,” beber Irfan.

Kelima, terjadi penurunan kinerja operasional Garuda Indonesia yang berdampak pada penundaan dan pembatalan penerbangan. Yang paling signifikan terjadi pada Desember pada masa puncak liburan dan kondisi ini sangat merusak citra baik perusahaan (on-time performance).

“Keenam, kondisi hubungan industrial saat ini tidak harmonis karena perusahaan banyak melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama/Perjanjian Kerja Profesi yang sudah disepakati sehingga banyak menimbulkan perselisihan,” kata Ahmad.

Oleh karena itu, untuk menjaga keberlangsungan bisnis Garuda Indonesia, pihaknya mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno merestrukturisasi jumlah direksi menjadi enam orang dengan berpedoman pada peraturan penerbangan sipil Republik Indonesia/Civil Aviation Safety Regulation.

“Selain itu mengevaluasi kinerja direksi saat ini, dan melakukan pergantian direksi, mengutamakan direksi yang profesional berasal dari internal PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk,” pungkas Irfan. (*/dade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *