NASIONAL

HENDROPRIYONO: PKPI HARAMKAN MAHAR POLITIK

HARIANTERBIT.CO – Untuk memecahkan masalah isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang marak akhir-akhir ini, dan segera menjalankan konsep bela negara, Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) menyampaikan pesan kepada bakal calon anggota legisatifnya yang akan duduk di parlemen Senayan.

Pesan yang disampaikan Ketua PKPI AM Hendropriyono kepada balon legaslatif itu yakni, untuk berupaya menggulirkan Rancangan Undang-Undang Wajib Militer (RUU Wamil), dan agar mewujudkan aturan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden. “Saya kira lebih efisien kalau kita wajib militerkan saja. Itu jawaban pemecahan isu SARA yang marak,” ungkapnya.

Hendropriyono melanjutkan, selain itu, tak ingin ada istilah petahana dan challanger alias penantang demi masa jabatan lima tahun. Kita menyarankan agar presiden dan wapres itu sekali saja, pemilihan satu kali pemilu, dan delapan tahun lamanya. “Tidak ada istilah petahana, karena masuk gantian dengan yang baru, itu lebih efisien dan efektif,” tandasnya saat sambutan dalam acara Silaturahmi dan Temu Kader PKPI di Gedung Wijayakusuma Cipayung, Jl Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (21/1) malam.

Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono saat menghadiri acara Silaturahmi dan Temu Kader PKPI di Gedung Wijayakusuma, Jl Raya Mabes Hankam Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (21/1) malam.

Dalam menyikapi verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU, Ketua KPPI merasa yakin partainya bakal lolos. Oleh karenanya, untuk merespons agenda KPU, Hendropriyono berharap para kader partai berkonsolidasi dengan siapa pun yang ingin bergabung menjadi bakal calon legislatif atau balon tidak dikenakan biaya.

Hendropriyono menjelaskan, tak ada istilah praktik mahar politik di partainya, karena mahar hanya diperuntukkan dalam pernikahan. “Tidak ada mahar-maharan, kita ini antimahar, itu haram hukumnya,” ungkapnya.

Lebih jauh diterangkan, partainya hanya mengenal uang pemenangan bagi para kader yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif. Uang tersebut sebagai penggerak mesin partai. “Uang pemenangan, bayar mesin partai. Naik mobil kan tidak bisa kalau tidak ada bensin,” ujar Hendro.

“Uang pemenangan tersebut jumlahnya wajib dirinci. Hal ini bertujuan agar penggunaannya jelas dan tercatat. Jadi tidak semau-maunya kasih uang, tidak juga bayar di depan, tapi bikin program rencana kampanye, saya juga tidak mau kalau tidak jelas,” pungkas mantan kepala BIN ini. (*/dade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *