KISRUH

PROF DR DJAALI PERJUANGKAN HAKNYA MELALUI PTUN

HARIANTERBIT.CO – Upaya Prof Dr Djaali memperoleh keadilan atas pemberhentiannya sebagai rektor UNJ, dan pembebasannya dari jabatan sebagai fungsional dosen sekaligus status PNS, mulai terlaksana melalui PTUN Jakarta di Jakarta Timur.

Pada Senin (8/1), telah dilaksanakan sidang terbuka dengan agenda pembacaan gugatan (Prof Dr Djaali-red) dan jawaban tergugat (Menristekdikti RI-red).

Pada sidang yang terbuka untuk umum tersebut, hakim membacakan keberatan Prof Dr Djaali melalui kuasa hukumnya atas empat dalil yang digunakan Menristekdikti untuk memberhentikan Prof Dr Djaali dari jabatannya sebagai fungsional dosen dan sebagai rektor UNJ melalui SK 471/M/KPT.KP/2017, dan SK 473/M/KPT.KP/2017, keduanya tertanggal 20 dan 24 November 2017.

Empat dalil pada SK Menristekdikti tersebut adalah:

  1. Menerbitkan Surat Keputusan Rektor UNJ No 1278a/SP/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Penetapan Uji Turnitin sebagai prasyarat kelulusan mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor UNJ yang tidak sesuai dengan dengan perundang-undangan.
  2. Membimbing, menguji dan meluluskan lebih dari 112 orang mahasiswa program doktor UNJ pada kurun waktu bulan Maret sampai dengan September 2016.
  3. Tidak melakukan pembimbingan secara memadai, yang mengakibatkan terjadinya perbuatan plagiat dalam penyusunan disertasi mahasiswa program doktor UNJ.
  4. Menyalahgunakan wewenang sebagai ketua senat UNJ, dengan tidak melibatkan senat UNJ dalam perumusan kebijakan akademik.
Suasana sidang perdana PTUN Jakarta atas gugatan Prof Dr Djaali atas SK Kemenristekdikti 471 dan 473/M/KPT.KP/2017, Minggu (14/1).

Bantahan Prof Djaali melalui kuasa hukumnya atas empat landasan SK Menristekdikti tersebut tertuang dalam gugatan perkara No 256/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 4 Desember 2018.

Sayangnya, jawaban dari Menristekdikti tidak dapat langsung diberikan pada sidang tersebut, tapi kuasa hukumnya Menristekdikti meminta waktu dua minggu untuk mempersiapkan jawaban. Sidang rencananya akan dilanjutkan Senin (22/1).

Pada bincang dengan wartawan di Jakarta, Minggu (14/1), membeberkan bahwa empat landasan SK Menristekdikti No 471 dan 473 tidak benar. Misalnya, bimbingan, menguji dan meluluskan untuk 112 orang mahasiswa doktor UNJ adalah pada kurun waktu hanya enam bulan, padahal sebenarnya para mahasiswa ini dibimbing pada rentang akumulasi waktu bimbingan sebelas tahun, sejak 2004 sampai 2016.

“Tidak benar 112 mahasiswa doktor itu, pembimbingan hanya periode enam bulan, itu adalah akumulasi bimbingan sebelas tahun. Tiga dalil lainnya pada SK Menristekdikti itu juga tidak benar,” jelas Prof Djaali. (*/dade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *