POLRI

TAHUN POLITIK, JAJARAN KEPOLISIAN DITUNTUT PROFESIONAL

SEDIKITNYA ada lima persoalan besar yang harus diantisipasi jajaran kepolisian dalam memasuki tahun politik 2018. Soalnya, kelima persoalan itu sudah sudah muncul, berkembang dan mengakibatkan jajaran Polri kelabakan mengatasinya sehingga lembaga penegak hukum dan pengayom masyarakat itu harus meminta bantuan TNI untuk mengatasinya.

Kelima persoalan itu adalah maraknya peredaran narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba), kemacetan lalulintas di Jakarta dan sekitarnya yang semakin parah, ancaman terorisme dengan sasaran aparatur kepolisian, dan kejahatan geng motor yang semakin sadis.

Semua persoalan itu harus diatasi Polri secara profesional dalam menjaga keamanan masyarakat. Kesemua tantangan itu bertambah berat karena 2018 dipastikan suhu politik dalam negeri semakin panas berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 171 kabupaten/kota di tanah air.

Apalagi, pada penyelenggaraan pilkada kali ini, cukup banyak jenderal polisi yang dicalonkan PDIP sebagai kepala daerah. Polri tidak hanya dituntut propesional, juga harus proporsional dan mampu menjaga independensinya agar tidak terjadi benturan di masyarakat.

Menurut catatan IPW, sepanjang 2017 Polri yang dikomandoi Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai Kapolri kinerjanya patut diapresiasi. Pada era kepemimpinan Tito, situasi keamanan relatif kondusif.

Konflik di berbagai daerah bisa diantisipasi. Bahkan Pilgub Jakarta yang sempat sangat panas situasinya berhasil dikendalikan Polri dengan aman dan kondusif.

Panasnya situasi Pilgub Jakarta mengakibatkan hubungan Polri dengan kalangan ulama sempat memanas. “Menghadapi tahun politik ini, diharapkan Polri dapat memperbaiki komunikasinya sehingga situasi keamanan tetap kondusif.

Karena itu, IPW berharap 2018 Polri dapat meningkatkan kinerja intelijennya agar maksimal dalam melakukan deteksi dini dan antisipasi dini sehingga Polri tidak hanya berfungsi ‘sebagai pemadam kebakaran’ dalam menjaga keamanan masyarakat.

Kedodorannya kinerja intelijen Polri sepanjang 2017 terlihat dari kasus pabrik narkoba di Diskotek MG Jakarta dan penjarahan toko pakaian oleh geng motor di Depok.

Pabrik narkoba di Diskotek MG setelah beroperasi dua tahun baru tercium dan digerebek. Kasus penjarahan di Depok, selain menunjukkan kelemahan intelijen, juga menunjukkan tidak maksimalnya patroli kepolisian di daerah rawan dan strategis.

Padahal di Polres Depok sudah terbentuk ‘pasukan elit’ tapi fungsinya tetap ‘sebagai pemadam kebakaran’. Kasus penjarahan di Depok ini menjadi sebuah keprihatinan karena terjadi hanya beberapa minggu setelah Kapolri mengingatkan agar para kapolres maksimal dalam menjaga wilayahnya dari kejahatan jalanan dan kapolres yang tidak becus dalam menjaga wilayahnya akan dicopot.

Masalah yang tidak kalah pelik dan tak kunjung selesai dihadapi Polri hingga kini adalah masalah kemacetan lalulintas. IPW melihat kepolisian seperti sudah kehabisan akal untuk mensiasati kemacetan.

Berbagai rekayasa lalulintas sudah dilakukan tapi kemacetan tetap “menjadi neraka”. Melihat situasi yang kian parah ini jajaran kepolisian lalulintas harus berani mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah segera membatasi produksi kendaraan bermotor, bila perlu melakukan moratoroium.

Jika tidak, apapun rekayasa lalulintas yang dilakukan Polri tidak akan bermanfaat. Kemacetan tetap saja menjadi ‘neraka’. Masih banyak polisi dan fasilitas kepolisian yang menjadi sasaran teroris perlu menjadi perhatian serius Polri untuk terus menerus mengingatkan jajarannya agar waspada, peka, terlatih, dan tidak ceroboh, terutama saat dinihari.

Petugas piket harus tidur bergantian, sebab serangan teroris di tengah malam menjadi tren di 2017. Secara kuantitas kasus terorisme di 2017 memang menurun tapi kualitasnya meningkat tajam.

Hanya dengan bersenjatakan pisau teroris berani menyerang polisi, bahkan membakar kantor polisi. Kasus bom Kampung Melayu, penyerangan Polda Sumut, penyerangan Polres Banyumas, pembakaran kantor polisi di Kabupaten Dhamasraya (Sumatera Barat) dan penikaman polisi di Blok M adalah fenomena baru terorisme di Indonesia yang patut dicermati dan diantisipasi Polri agar keamanan Indonesia di 2018 tetap kondusif.

Neta S Pane
Ketua Presidium Ind Police Watch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *