KASUS

BIAYA NAIK, PT PSP BAKAL MENGUJI KETERAMPILAN PEMBUAT SIM DI DAAN MOGOT

HARIANTERBIT.CO – Pajajaran Sinar Perkasa (PSP) yang mengaku mendapat mandat dari pimpinan kepolisian rencananya bakal masuk ke Jakarta, setelah diberikan kewenangan membuka uji di Polres Purwakarta dan Bogor. Di kedua wilayah tersebut, PT Sinar Pajajaran menjadi salah satu lembaga swasta yang menguji pengandara dan mengeluarkan sertifikat.

Tentunya masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk memperoleh sertifikat keterampilan. Setidaknya untuk mendapatkan SIM A harus mengeluarkan biaya hingga mencapai Rp1 juta. “Yaah gimana ya, kaget juga saya biayanya meningkat,” ungkap Dadi Koswara,40, warga Kelurahan Purwamekar, Kecamatan Purwakarta.

Pertanyaanya, apakah benar PT PSP sudah mendapat kuasa penuh dan mendapat uji standar dasar dari kepolisian? “Pada dasarnya siapa pun boleh buat kompetensi safety tapi harus punya standar dari kepolisian,” ujar Brigjen Chrysnanda DL, dirkamsel Korlantas Polri, Jumat (29/12)

Ketika kebenaran kabar PT PSP akan masuk Jakarta dikonfirmasi ke Dirlantas Polda Metro Jaya melalui WA dengan nomor 0812476xxxxx belum ada respons. Namun kabar santernya pihak ketiga mau menjadi mitra yang berkedudukan di sekitar Satpas SIM Jl Daan Mogot Jakbar sudah santer. “Waah, bikin SIM di Jakarta juga bakal naik nih,” kata seorang warga saat mengurus SIM.

Dwi Prasetyo, instruktur pelatihan mengemudi dan koordinator lapangan PT Sinar Pajajaran kepada wartawan mengatakan, biaya sertifikat untuk pelatihan roda dua sebesar Rp500 ribu dan roda empat Rp600 ribu. Sehingga, biaya pengurusan SIM tidak hanya sesuai PP Nomor 50 Tahun 2010 saja, melainkan sertifikat lulus kompetensi mengemudi yang harus dibayar pemohon pada lembaga penyedia kompetensi mengemudi.

Secara umum, biaya yang harus dikeluarkan pemohon SIM, misalnya untuk SIM A berkisar di Rp 720 ribu, di luar biaya kesehatan. “Biaya pengurusan SIM tidak naik. Tetap sesuai ketentuan PP 50 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Soal biaya pelatihan dan sertifikat tidak dibayarkan ke Polres Purwakarta, tapi ke sekolah mengemudi, sekali lagi bukan untuk polisi,” ujar Kapolres Purwakarta, AKBP Dedy Tabrani. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *