PERISTIWA

BANTU BANGUN DESA, BPPT LUNCURKAN APLIKASI CLOUD SIMRAL

HARIANTERBIT.CO – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meluncurkan government cloud simral (e-budgeting) agar dapat dimanfaatkan desa-desa di Indonesia dalam pengelolaan dana desa secara transparan.

“Government cloud Simral merupakan aplikasi sistem teknologi informasi berbasis cloud yang mengintegrasikan data perencanaan, pengganggaran, pengelolaan keuangan dan kinerja serta pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. e-government jika berhasil dilakukan hasilnya akan bagus,” kata Kepala BPPT Unggul Priyanto, memberi keterangan pers saat acara “Forum Inovasi Integrasi Teknologi Informasi Energi, dan Material untuk Peningkatkan Daya Saing Industri Nasional”, di Gedung BPPT Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (21/11).

BPPT pun menyampaikan terkait teknologi ini ke Kementerian Pendayadagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menurutnya, dengan software yang kita kembangkan, diharapkan seluruh pemerintah dari pusat ke daerah menggunakan aplikasi ini, teknologi Simral ini berbasis cloud yang bisa dimanfaatkan untuk melaporkan keuangan daerah.

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Dirjen Penguatan Inovasi BPPT Dr Ir Jumain Appe MSi, Kepala BPPT Unggul Priyanto, Deputi TIEM BPPT Hammam Riza, dan Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) Ahmad Erani Yustika, tampi sebagai pembicara pada acara “Forum Inovasi Integrasi Teknologi Informasi Energi, dan Material untuk Peningkatkan Daya Saing Industri Nasional”, di Gedung BPPT Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (21/11).

Unggul menjelaskan, aparat desa memang perlu memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memanfaatkan Simral, namun meyakini aparat desa yang sudah terbiasa dengan sistem keuangan dan pembangunan desa akan terbiasa dalam pengoperasiannya.

“BPPT berusaha mengintegrasikan ini. Bagaimana membangun master data bagi Kementerian Desa. Bahkan, banyak teknologi tepat guna lainnya yang bisa dimanfaatkan dalam membangun desa, apalagi saat ini terdapat 74.910 desa di seluruh Indonesia,” ,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, di Indonesia korupsi menjadi persoalan besar yang terjadi karena ada kebutuhan dan kesempatan. Dengan teknologi bisa mengurangi kesempatan, Simral dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diharapkan bisa mengurangi kesempatan untuk korupsi.

“Untuk saat ini baru bisa merengkuh desa-desa sekitar 70 persen dalam sistem Simral, kita tingkatkan nantinya sambil seiring waktu. Karena adanya desa yang sampai saat ini belum masuk listrik dan internet,” kata Eko. (*/dade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *