NASIONAL

KOMINFO HARUS JAMIN DATA SELULER MASYARAKAT TIDAK DISALAHGUNAKAN

HARIANTERBIT.CO – Harus ada jaminan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) terkait dengan program Registrasi Prabayar secara Nasional yang mewajibkan pengguna telepon seluler melakukan registrasi ulang kartu SIM mereka dengan menggunakan NIK dan Nomor KK.

Itu dikatakan anggota Komisi I DPR RI, Kamis (2/11) menanggapi Registrasi Prabayar secara nasional terhadap pengguna telepon seluler. “Harus ada jaminan bahwa data masyarakat tersebut aman dan tak bakal disalahgunakan.”

Untuk itu, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini mengingatkan Kementerian Kominfo agar mematuhi ketentuan di dalam Undang-Undang yang mewajibkan pemerintah untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan data pribadi.

Hal itu, kata wakil rakyat dari Dapil Yogjakarta ini, tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada Pasal 26 ayat 1 disebutkan “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Di bab penjelasan pasal 26 ayat 1 juga ditegaskan, dalam pemanfaatan teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights).

Hak pribadi mengandung pengertian sebagai hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

“Kita memahami dan mendukung motif pemerintah dengan program rergistrasi kartu prabayar nasional, jika tujuannya untuk menangkal dan mencegah tindak kejahatan,” kata Sukamta.

Tidak dipungkiri bahwa para pelaku tindak kejahatan menggunakan gadget untuk berkomunikasi dalam rangka menjalankan misinya, baik itu tindak terorisme, bisnis hoax dan seterusnya.

Namun, jumlah itu segelintir dibanding pengguna gadget lainnya yang mayoritas memang menggunakan gadget untuk berkomunikasi dalam urusan-urusan kehidupan yang normal, bukan kejahatan.

Jadi, jangan sampai pemerintah ingin memberangus yang segelintir dengan mengorbankan kepentingan dan hak pribadi yang mayoritas. Jangan juga terjadi pembungkaman masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

“Ini adalah demokrasi dan negara Pancasila dimana di dalamnya hak masyarakat untuk berpendapat yang juga merupakan hak pribadi dijamin selama tidak melanggar hukum,” demikian Sukamta. [ART]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *