NASIONAL

TIDAK BERPIHAK RAKYAT, GERINDRA TOLAK RAPBN 2018

HARIANTERBIT.CO– Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tetap menolak Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sudah disahkan pada Sidang Paripurna DPR RI, pekan ini.

Soalnya, Fraksi Gerindra menganggap postur APBN 2018 tersebut tidak berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia. Dalam APBN tahun depan itu, belanja negara tercatat Rp 2.220,66 triliun, sedangkan pendapatan hanya Rp 1.894,72 triliun.

Anggota DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan, tidak berpihaknya APBN 2018 kepada rakyat tampak dari tidak didukungnya kebijakan anggaran perlindungan perempuan dan anak, pengangkatan guru baru, Program Keluarga Harapan yang tidak didukung melalui kebijakan anggaran dan penyandang disabilitas.

“Itu beberapa diantara banyak catatan lain yang membuat postur APBN 2018 terlihat tidak pro terhadap keadilan dan kesejahteraan sosial,” kata anggota Komisi VIII DPR RI.

Dalam siaran pers yang diterima Harianterbit.co, Kamis (26/10), dikatakan, tidak didukungnya kebijakan anggaran perlindungan perempuan dan anak tampak dari pemangkasan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan&Perlindungan Anak oleh Kementerian Keuangan dan Bapenas.

Dalam pembahasan anggaran, kata dia, Komisi VIII diberikan penjelasan Menteri PPPA bahwa anggaran tidak disetujui Kementerian Keuangan dan Bapenas. “Bayangkan Kementerian PPPA yang melakukan perjalanan keliling Indonesia hanya dianggarkan Rp 553.8 miliar.”

Wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah ini mengatakan, ketidakberpihakan APBN 2018 terhadap keadilan dan kesejahteraan sosial terlihat dari tidak adanya skema penganggaran pengangkatan guru baru.

Padahal, Kemendikbud sudah menyatakan, akan ada 295 ribu guru yang akan pensiun dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, tetapi belum ada rencana pengangkatan guru baru.

Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) menjelaskan, alasan belum menghilangkan moratorium pengangkatan PNS karena Kementerian Keuangan belum menyiapkan skema penganggaran pengangkatan guru baru.

“Padahal kita semua menganggap, negara ini kekurangan guru. Ada ratusan ribu guru honorer yang selama ini menunggu pengangkatan dan terkadang hanya menerima gaji Rp 50 ribu/bulan,” demikian Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. [ART]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *