NASIONAL

HERI: PEMERINTAHAN JOKOWI LEMAH, EKONOMI GAGAL

HARIANTERBIT.CO– Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Heri Gunawan mengatakan, target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 gagal.

Kegagalan itu, kata Heri, Rabu (25/10), diakibatkan lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Realisasi pertumbuhan ekonomi 2015 hanya 4,79 persen. Tahun lalu 5,02 persen dan tahun ini diperkirakan hanya 5,15 persen. Tahun depan diperkirakan tidak lebih dari 5,4 persen.

Dari data itu, lanjut wakil rakyat yang membidangi ekonomi dari Dapil Jawa Barat tersebut, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun Pemerintahan Jokowi maksimal hanya 5,25 persen.

Padahal, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi tinggi, di atas tujuh persen untuk mengejar ketertinggalan dan sekaligus menyongsong bonus demografi 2020. “Fakta ini bisa membalikkan keadaan dari bonus demografi menjadi bahaya demografi.”

Menurut laki-laki kelahiran Sukabumi 11 April 1969 tersebut, pertumbuhan lima persen tanggung karena pendapatan per kapita masih 3.900 dolar AS. Banyak kegagalan pemerintah yang di antaranya adalah menghilangkan ketidakpastian regulasi dan memangkas birokrasi sehingga investor banyak yang tidak mau masuk.

Dikatakan, pemerintahan Jokowi gagal mengurangi warga miskin. Buktinya, ada penambahan warga miskin dalam laporan BPS Maret 2017. Karena itu, pemerintah dalam setiap kebijakan harus berpihak kepada rakyat miskin.
Kebijakan otomatisasi pintu jalan tol, lanjut dia, juga berpotensi menambah pengangguran, yang pada akhirnya akan menambah warga miskin. Belum lagi, subsidi pelanggan listrik 900 watt dengan pola baru juga menambah jumlah warga miskin.

Sebab itu, kata dia, pembangunan proyek infrastruktur hendaknya dilakukan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan anggaran serta tepat nalar.

“Sangat tidak tepat nalar, jika kereta api Jakarta-Surabaya menggunakan kereta api dengan kecepatan 150 km/jam, tapi untuk Jakarta-Bandung menggunakan kereta api dengan kecepatan 300 km/jam,” ujar Heri.

Kinginan pemerintah agar BUMN ikut dalam investasi proyek infrastruktur yang di luar kemampuan keuangannya, kata dia, akan mencelakakan BUMN tersebut. PLN adalah contoh konkrit.

Heri juga menolak wacana penjualan BUMN. “Seharusnya BUMN kita dikuatkan dan dikelola secara profesional seperti dilakukan Tiongkok terhadap BUMN mereka.”

Sementara di bidang fiskal 2018, lanjutnya, pemerintah gagal meningkatkan rasio pendapatan negara terhadap PDB, bahkan tidak mampu menahan anjlognya rasio tersebut menjadi 12,6 persen dalam RAPBN 2018.

Penurunan tajam rasio dari 19,8 persen 2008 dan menjadi 12,6 persen dalam RAPBN 2018, mengakibatkan pemerintah berada dalam krisis pendapatan.
“Realitas itu membuat pemerintah semakin tergantung kepada utang, dan sempitnya ruang fiskal mengakibatkan rakyat tambah menderita.”

Utang pemerintah sampai akhir Agustus 2017 tercatat Rp3.825 triliun dan diperkirakan terus bertambah pada akhir tahun 2017 menjadi Rp4.000 triliun (termasuk front loading) atau 29,4 persen dari PDB.

Pemerintah gagal meningkatkan tax ratio. Tax ratio 2017 maksimal hanya 9,72 persen atau Rp1.322 triliun. Itu disebabkan, penerimaan perpajakan sampai akhir September 2017 hanya Rp874,2 triliun atau 59,36 persen dari target APBNP 2017 yakni Rp1.472,7 triliun.

Perkiraan penerimaan perpajakan 2017 maksimal hanya Rp1.322 triliun. Itu didasarkan potensi shortfall penerimaan perpajakan minimal Rp 150 triliun. “Karena itu, target penerimaan perpajakan 2018 Rp1.609,4 triliun tidak akan tercapai, sebab akan terjadi shortfall minimal Rp100 triliun,” ungkap Heri.

Dikatakan, Fraksi Gerindra tidak setuju dengan postur RAPBN 2018, karena target belanja dan pertumbuhan ekonomi terlampau rendah. “Namun, jika itu yang diyakini pemerintah, kami persilakan pemerintah melaksanakan. Semoga berguna bagi negara dan bangsa,” demikian Heri Gunawan. [ART]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *