NASIONAL

HERI: PERPPU ORMAS JOKOWI BUKAN LANGKAH BIJAK

HARIANTERBIT.CO– Anak buah Prabowo Subianto di Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No:2/2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) bukan langkah bijak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatasi ormas bermasalah di tanah air.

“Itu bukan langkah bijak menyelesaikan permasalahan ormas yang dianggap bermasalah, melainkan sebagai wujud ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas yang ada,” kata Heri kepada awak media, Selasa (24/10).

Perppu yang menggantikan UU No.17/2013 ini juga merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pembinaan Ormas. “Perppu, memang, hak subjektif presiden, sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 pasal 22 ayat (1).”

Dikatakan, dalam UU, dalam kegentingan yang memaksa, Presiden bisa mengeluarkan Perppu. Ada tiga syarat keluarnya Perppu berdasarkan Putusan MK No.138/PUU-VII/2009, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum, terjadi kekosongan hukum, dan kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan membuat UU karena butuh waktu lama.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI ini, untuk keadaan mendesak itu perlu kepastian untuk segera diselesaikan. Bila merujuk pada Putusan MK, Perppu Ormas telah melanggar tiga syarat itu.

Pertama, tidak ada kebutuhan mendesak, karena kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara masih normal. Kedua, tidak ada kekosongan hukum, karena ketiadaan UU. Ketiga, kalau pun ada kekosongan hukum, Presiden masih bisa mengajukan perubahan UU No.17/2013 kepada DPR.

Perppu No.2/2017 jangan sampai memberangus kebebasan berekspresi dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945. Kalau itu terjadi, pemerintahan Jokowi dapat dikatakan sebuah pemerintah yang berwatak otoriter.

“Kenapa dikatakan otoriter, karena setiap kewenangan diambil alih oleh pemerintah yang kontra produktif dengan semangat demokrasi Pancasila yang kita anut,” tegas Heri.

Perppu itu juga memberi peluang seluas-luasnya kepada Mendagri dan Menkum HAM menilai apakah suatu ormas menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c.

Itu artinya, hanya pemerintah satu-satunya yang punya otoritas memberi tafsir apakah ormas melanggar atau tidak melanggar, bertentangan atau tidak bertentangan terhadap Pancasila. “Itu, kan, wilayah yudikatif, wilayah pengadilan,” kilahnya, singkat.

Dengan Perppu itu, Kemenhum HAM dapat membubarkan ormas semaunya. “Ini namanya otoriter. Perppu itu juga rawan untuk disalahgunakan. Bisa terjadi abuse of power. Pemerintah juga bisa semaunya menghantam suara-suara yang tidak setuju dengannya.”

Dikatakan, kita perlu mengantisipasi bahaya radikalisme, komunisme serta paham-paham lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta NKRI.

Namun, caranya musti dilakukan berdasarkan mekanisme yang terbuka, adil dan benar. “Saat ini banyak instrumen yang bisa dipakai untuk melacak sejak dini ancaman radikalisme,” papar anggota anak buah Prabowo ini.

Heri mengimbau pemerintah agar mengajukan saja revisi UU No.17/2013 tentang Ormas yang mewajibkan pencantuman idiologi negara untuk menjaga kedaulatan negara.

“Yang lebih penting, pemerintah harus memperhatikan akar masalah yang menyebabkan radikalisme, yaitu ketimpangan ekonomi, kedaulatan pangan, kepemilikan tanah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta berkeadilan,” demikian Heri Gunawan. [ART]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *