PERISTIWA

BAWASLU AWASI PROSES PEMBERKASAN PENDAFTARAN PARPOL

HARIANTERBIT.CO – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia melaksanakan pengawasan pendaftaran partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diatur tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual adalah satu kesatuan dalam proses pendaftaran partai politik.

“Dalam pengawasan pendaftaran partai politik pada 3-16 Oktober 2017, proses pengawasan melekat tersebut, Bawaslu mendapatkan sejumlah temuan dalam tahapan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019. Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) menjadi syarat dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019, Bawaslu sudah memprediksi akan adanya kendala dalam proses input data persyaratan pendaftaran ke dalam Sipol,” kata Tim Asistensi Bawaslu, M Said, saat jumpa pers, di Press Room Bawaslu, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (17/10).

Bawaslu sudah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan Surat Edaran No 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September 2017, kepada KPU dan partai politik, tentang potensi kesulitan yang dialami dalam proses pendaftaran melalui Sipol, dan antisipasi jalan keluar yang direncanakan sejak awal. Hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan, kebutuhan partai politik dalam proses pemberkasan paling cepat dilakukan oleh Partai Golkar selama 8 jam 30 menit. Proses pemberkasan paling lama dialami oleh PSI selama 49 jam 20 menit.

Tim Asistensi Bawaslu, M Said (kanan), beserta Anggota Bawaslu, Fritz Siregar (kiri), dan Muhammad Afifudin, memberi keterangan saat jumpa pers di Press Room Bawaslu, Jl Thamrin, Jakarta, Selasa (17/10).

“Dijelaskan dalam Surat Edaran KPU Nomor 585 perihal Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu 2019, KPU memberikan kesempatan kepada partai politik yang melakukan pendaftaran, untuk melengkapi dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak berakhirnya waktu pendaftaran pada 16 Oktober 2017 pukul 24.00. Terdapat 17 partai yang mendaftar dan melakukan proses pemberkasan selama 15 jam (mulai pukul 09.00-24.00 WIB),” ujarnya.

Hasil pengawasan di tingkat kabupaten/kota, dari 525 kabupaten/kota di 27 provinsi terdapat partai politik yang berkasnya belum lengkap dan dikembalikan ke partai politik. Dalam Surat Edaran 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 perihal Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 angka 3 poin a menyatakan bahwa 17 partai politik yang masih terdapat kekurangan berkas ataupun belum mengisi atau belum meng-upload berkas ke dalam Sipol, partai politik diberi kesempatan untuk melengkapi dalan waktu 1 x 24 jam.

Sementara itu, Anggota Bawaslu, Fritz Siregar mengatakan, sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, penyerahaan salinan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan serta daftar nama dan alamat anggota parpol (Lampiran 2 model F2-Parpol) oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota kepada KPU/KIP kabupaten/kota dapat diterima setelah pengurus parpol tingkat pusat melakukan pendaftaran kepada KPU tanpa harus menunggu diberikannya tanda terima (model TT.KPU-Parpol). (*/dade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *