NASIONAL

DPD RI: SOAL TOLERANSI, INDONESIA DAPAT JADI CONTOH BUAT MYANMAR

HARIANTERBIT.CO– Sebagai negara besar yang memiliki penduduk multi agama, suku bangsa, adat istiadat dan bahasa dapat menjadi contoh negara lain termasuk Myanmar dalam menjaga kerukunan.

Hal itu terungkap dalam Eksekutif Brief yang diadakan DPD RI bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Aktivis UNHCR dan Akademisi Universitas Indonesia (UI) di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Senin (11/9).

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI, Prof Darmayanti Lubis itu tampak hadir Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono dan Fahira Idris, Mervin Sadipun Komber, Siska Marleni, GKR Ayu Koes Indriyah, Abdul Qadir, M Nabil (anggota DPD RI), Manager Nasution (Komisioner Komnas HAM), Nurul Rochayati dari UNHCR serta Guru Besar Fisip UI, Maswadi Rauf.

Menanggapi persoalan Kemanusiaan di Rohingya, DPD RI berusaha menggali informasi lebih dalam tentang fakta, latar belakang dan tinjauan kemungkinan di masa depan. DPD RI juga melihat kemungkinan pengaruh konflik di Myanmar terhadap Indonesia umumnya dan daerah atau provinsi yang dekat dengan daerah bergolak seperti Aceh, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.

“Kita harus hati-hati menyikapi masalah kemanusiaan ini. Kita harus melihat dari sisi masalah kemanusiaan Internasional yang terjadi di Myanmar, bukan etnis dan agama saja. Saya kira Indonesia mampu menjadi leading untuk membantu menyelesaikan permaslahan di sana. Ini amanat konstitusi,” kata Darmayanti.
Nono malah mengatakan, jangan sampai masalah di Myanmari menjadi masalah trans nasional atau masalah Negara. DPD RI dapat mendorong pemerintah untuk lebih terlibat jangan sampai dampak di sana akan mengakibatkan dampak lainnya di Indonesia.

“Saya kira hadirnya Indonesia di Myanmar memperlihatkan dimana posisi Indonesia. Kita juga mempunyai peranan penting menjaga perdamaian di kawasan ASEAN,” tegas Nono.

Meneger Nasution mengatakan, meski ini persoalan di Myanmar tetapi tetapi sekecil apapun jangan sampai berimbas ke Indonesia. Latar belakang HAM akan menjadi perhatian Komns HAM.

Khusus Indonesia, kata dia, bisa punya agenda untuk leading di ASEAN dalam hal ini menjadi problem solver dan sesuai peran fungsinya DPD dapat membantu mengedukasi masyarakat di daerah untuk bijak melihat permasalahan ini jangan cepat panas.

Nurul Rochiya dari the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mengatakan, menghentikan konflik di rakhine adalah hal terpenting saat ini. Dan, harus sesegera mungkin karena di sana orang-orang tanpa kewarganegaraan,
“UNHCR mendesak Myanmar memberikan legal status kepada pengungsi dan meminta Myanmar mempertimbangkan status kewarganegaraan Rohinghya. Solusi jangka panjang adalah penempatan pengungsi di negara ketiga dan itu sangat terbatas, atau mengizinkan untuk tinggal sementara di Indonesia selama masih mencari suaka,” tutur Nurul.

UNHCR melihat masalah Rohingya adalah persoalan kemanusian. Efek konflik Rohingya akan menghadirkan jumlah pengungsi di negeri ini. Indonesia harus menjadi contoh toleransi dari Pemerintah Myanmar tentang kerukunan antar hidup beragama. [ART]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *