PERISTIWA

AUNG SAN SUU KYI TAK PUNYA KEWENANGAN MUTLAK SELESAIKAN RAKHINE

HARIANTERBIT.CO — Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Marzuki Darusman mengatakan, kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar khususnya terhadap warga muslim Rohingnya sudah berlangsung sejak 15 tahun lalu. Hanya saja, dua tahun terakhir ini kejahatam terhadap warga khususnya muslim di Rakhine semakin memuncak.

Karena itu, kata Marzuki di Press Room Gedung DPR RI Jakarta, Senin (11/9), Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mengutus pembentukan TPF HAM PBB untuk mengetahui lebih jauh peristiwa itu sehingga nantinya dibuat kesimpulan dan rekomendasi, apa yang bisa dilakukan oleh PBB.

Karena itu, kata Marzuki, peristiwa dan berita-berita yang ada di media massa saat ini tak bisa dijadikan pangkal analisa TPF. Mengapa? “Mengingat masalahnya sangat kompleks. Makanya diterjunkan TPF HAM PBB untuk mengetahui lebih jauh dan pasti tentang peristiwa Rohingya itu,” kata Marzuki.

Didampingi anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari, Hengky Kurniadi. Mahfud Siddiq dari Fraksi PKS dan Mohammad Yaqut (PKB), mantan Kejagung RI itu mengatakan, jika TPF HAM PBB hanya punya waktu sampai Maret 2018. Karena itu, sebagai petugas PBB, Marzuki sendiri mengakui jika tidak memiliki kepentingan sebagai warga Indonesia terhadap tragedi Rohingya ini.

Eva Kusuma Sundari malah mengatakan, pemerintah Indonesia perlu mengerahkan lebih banyak sumber daya dalam diplomasi untuk menghentikan tragedi pembersihan etnis di Myanmar.

Tidak hanya etnis muslim, etnis non muslim juga ikut terusir dalam peristiwa serangan-serangan militer ke Rakhine. “Pemerintah harus menaikkan tekanan pada militer Myanmar untuk mengakhiri pembantaian, pembakaran, dan pengusiran massal.”

Tragedi yang dialami etnis Rohingya dan muncul ke permukaan belakangan ini diduga sebagai cara untuk menghapuskan suatu kelompok manusia di Myanmar. “Tampaknya ini strategi bumi hangus ini ada problem naturalisasi di sana,” kata dia.

Yang menjadi perbicangan dunia belakangan ini terkait Rohingya, ungkap Eva, bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Menurut dia, kejadian itu sudah terindikasi sejak lama. Dinilai, Aung San Suu Kyi terkesan berpihak pada kebijakan militer negara itu.

Sementara itu politisi senior PKS, Mahfudz Siddiq mengatakan, posisi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi saat ini masih kalah berkuasa dibanding militer. Padahal, di Rakhine State, Partai Arakan yang menjadi oposisi Suu Kyi adalah mayoritas.

Menurut Mahfudz, perlu ada upaya bahu membahu untuk memberi dukungan pada Suu Kyi. “Harus ada dukungan bagaimana Suu Kyi bisa menjalankan rekomendasi Dewan HAM PBB,” kata wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat ini.

Dikatakan, Aung San Suu Kyi tidak mempunyai kewenangan yang mutlak di negara wilayah Rakhine. Tentunya kondisi itu tidak memungkinkan bagi Suu Kyi untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi yang telah menjulangkan namanya. (AR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *