NASIONAL

KOMISI III DPR SIAP LAPORKAN AGUS RAHARDJO KE BARESKRIM

HARIANTERBIT.CO– Komisi III DPR RI bakal melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri karena merintangi kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK yang dibentuk DPR RI.

“Komisi III DPR siap melaporkan Agus ke Bareskrim karena menrapkan pasal obstructions of justice (merintangi penyidikan-red) langkah Pansus Angket KPK DPR RI. Bahkan Agus mengancam akan menjerat seluruh anggota Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk DPR RI dengan Pasal 21 UU Tipikor,” kata Arsul Sani, Senin (4/9).

Kepada awak media di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, Agus mengancam anggota Pansus Hak Angket DPR RI dengan tudingan menghambat penegakan hukum terkait kasus e-KTP yang tengah ditangani KPK.

Dikatakan Sekjen DPP PPP tersebut, wacana melaporkan Agus semakin menguat di internal Komisi III DPR RI karena ancaman itu dinilai sebagai abuse of power. “Makin berkembang wacana melaporkan Agus ke Bareskrim Polri. Itu ada pasalnya,” ulang Arsul.

Dikatakan, ancaman Ketua KPK juga tak sejalan dengan garis kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pidato kenegaraan Jokowi di depan anggota MPR RI 16 Agustus lalu memastikan bahwa tidak ada lembaga negara yang absolute dan tidak bisa dikontrol. “Sebetulnya Jokowi sudah mengingatkan KPK.”

Agus dikatakan tidak seperti pimpinan penegak hukum lainnya. “Kapolri Tito Karnavian sangat kooperatif dengan siapapun, khususnya DPR RI. Beliau selalu menerima dan mencari jalan keluar untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya penegakan hukum di Indonesia.”

Bahkan, kata dia, saat Polri tersudut akibat beberapa persoalan, Pak Tito selalu melakukan komunikasi, bukan malah mengancam. “Kalau mau mengancam, Kapolri tentu lebih bisa karena punya 425.000 pasukan dengan berbagai senjata. Namun, beliau tidak mengancam seperti Agus Raharjo,” ungkap Asrul.

Seperti diberitakan, sebelumnya Agus mempertimbangkan menerapkan pasal obstruction of justice terhadap Pansus Hak Angket KPK karena dianggap menghambat pemberantasan korupsi.

“Kita sedang mempertimbangkan, misalnya kalau begini terus, pasal merintangi penyidikan kan bisa kita terapkan. Soalnya, KPK saat menangani kasus yang besar selalu dihambat,” ujar Agus, Kamis (31/8). (ART)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *