KESRA

DPD RI MINTA PEMERINTAH SELESAIKAN REFORMA AGRARIA

HARIANTERBIT.CO– Reformasi agraria yang didorong pemerintah melalui UU dan redistribusi lahan (9 juta hektar) dan pelaksanaan program perhutanan sosial (12,7 juta hektar) masih jauh dari harapan.

Itu terungkap dalam rapat Komite I DPD RI dengan Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Serikat Petani Indonesia (SPI), Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam membahas pelaksanaan Reforma Agraria terkait Redistribusi Lahan, Legalitas aset dan RUU tentang Pertanahan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, awal pekan ini.

Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam mengatakan, reforma agraria seharusnya menjadi hal mendasar dan sejalan dengan program pemerintah yang akan mendistribusikan 9 juta hektar lahan untuk disistribusikan buat lahan pertanian.

UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan yang akan diberikan ke petani melalui pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). “Pelaksanaan reforma agraria pemerintah masih banyak kendala karena belum disikapi dengan praktek nyata. Keberpihakan kepada masyarakat kecil belum terwujud sehingga redistribusi lahan itu masih wacana,” ujar Muqowam.

Sekretaris umum SPI, Agus Ruli Hardiansyah menjelaskan, dalam legalisasi dan sertifikasi lahan banyak terjadi konflik. Petani dan masyarakat adat banyak yang menjadi korban. Dalam prakteknya, 9 juta hektar legalisasi dan redistribusi skema pemerintah itu tidak ideal.

“Sampai saat ini tanah objek reforma agraria yang dilepaskan tidak tepat sasaran hanya mengakomodasi kepada pemilik perkebunan skala besar dan sisanya ke masyarakat,” kata Agus.

SPI melihat, reforma agraria belum terealisir dengan baik. Contoh petani di Mekar Jaya Langkat, Sumatera Utara tetap digusur meski sudah bertahun-tahun mengusahakan lahan. “Itu bukti bahwa masih kuatnya penguasa melindungi kepentingan bisnis.”

Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Rakhmat mengatakan, dalam mewujudkan reforma agraria pemerintah tidak menyentuh praktek monopoli penguasaaan atas tanah. Tanah-tanah yang saat ini menjadi milik penguasa dan pengusaha tidak masuk dalam objek reforma agraria.

“Dampak dari monopoli itu mempengaruhi input dan output pada pertanian. AGRA akan menentang selama belum menyentuh dan membela petani. Jadi, reforma agraria itu harus mengurangi monopoli, agar petani dapat menikmati bagi hasil serta keuntungan yang layak,” demikian Rakhmat. (ART)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *