KASUS

PENELITI ICW: DANA DESA RAWAN DIKORUPSI

HARIANTERBIT.CO – Dana Desa rawan dikorupsi. Faktor penyebab utamanya karena pelibatan masyarakat yang kurang atau tidak mampu dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Itu dikatakan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayoga di Jakarta, Senin (21/8). “Sedikitnya ada empat penyebab korupsi dana desa yang marak terjadi,” kata dia.

Dikatakan, akses masyarakat mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan dalam praktiknya dibatasi.

Padahal, Pasal 68 UU Desa mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. “Pelibatan mereka faktor dasar karena mereka tahu kebutuhan dan langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desa.”

Faktor kedua, lanjut Egi, terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini khususnya mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa.

Faktor ketiga, tidak optimalnya peran lembaga desa baik langsung maupun tidak langsung. Lembaga desa, kata dia, tidak memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Faktor keempat yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah penyakit biaya politik tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa.

“Meningkatnya anggaran desa diserta dengan meningkatnya minat banyak pihak untuk maju dalam pemilihan kepala desa tanpa agenda dan komitmen membangun desa,” terang dia.

Dikatakan, ICW telah melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dana desa sejak 2016. Pemantauan ini dilakukan terhadap pemberitaan media, laporan masyarakat, dan dokumen resmi dari Kementerian dan Lembaga terkait. Dari pemantauan itu ditemukan korupsi anggaran desa telah merugikan negara Rp 30 miliar.

Meski anggaran desa yang dikorupsi bukan hanya dana desa (dari APBN), termasuk juga Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD.
“Kita menemukan 110 kasus korupsi anggaran desa yang menimbulkan kerugian sedikitnya RP 30 miliar. Hal itu dalam proses penegak hukum.”

Dikatakan, terjadi peningkatan jumlah kerugian korupsi dana desa 2017 (hingga Agustus), yakni Rp. 19,6 miliar. Tahun lalu mencapai Rp. 10,4 miliar. Pihak yang diduga terlibat dalam 110 kasus korupsi dana desa 139 pelaku.

“Dari segi aktor, 107 dari 139 pelaku merupakan kepala desa. Aktor lain yang terlibat adalah 30 perangkat desa dan istri kepala desa tercatat dua tersangka,” ungkap dia.

Menurut Egi, banyaknya kepala desa menjadi tersangka menunjukkan bahwa mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Desa.

Padahal, dalam Pasal 26 ayat (4) UU Desa menyebutkan, kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien serta bebas KNN.

“Dari pantuan ICW, teridentifikasi tujuh bentuk korupsi yang umum dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap,” beber dia.

Tujuh bentuk korupsi tersebut menunjukkan terdapat lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa. “Titik rawan adalah pada perencanaan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi, pelaksanan, pengadaan/jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan. Modus korupsi dana desa yang berhasil kita pantau sebanyak 12 modus,” demikian Egi Primayoga. (art)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *