KASUS

BAMBANG: USUT TUDINGAN KPK MINTA UANG PENGAMANAN RP2 MILIAR

HARIANTERBIT.CO– Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo meminta aparat penegak hukum mengusut tudingan adanya tujuh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dan minta uang pengamanan Rp2 miliar kepada anggota Komisi III DPR-RI.

“Permasalahan itu tak cukup diselesaikan di ranah komite etik internal KPK saja. Dalam UU KPK sangat jelas diatur. Jika benar ada penyidik menemui pihak terkait perkara dalam penanganan perkara, tindakan itu adalah pidana,” kata politisi Bambang, Senin (21/8).

Setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 UU KPK, kata dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun,” tegas Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, Senin (21/8).

Politisi senior Partai Golkar tersebut mengatakan, ini adalah persoalan hukum yang serius, menyangkut integritas DPR dan KPK. Ini bukan delik aduan, sehingga Polri harus segera melakukan penyelidikan dan memeriksa para pihak yang mengungkapkan hal itu dalam rekaman di pengadilan.

Apa itu fakta atau rekayasa tanpa fakta hukum yang hanya bertujuan untuk mentarget pihak tertentu. “Yang pasti, pemeriksaannya bisa dimulai dari pemutaran rekaman secara utuh tanpa potongan atau editan dan pengecekan soal keaslian rekaman tersebut di Labotarium Forensik Mabes Polri. Dari situ nanti akan jelas tergambar siapa bicara apa, dan dalam nada apa.”

Paralel dengan itu, kata dia, Polri juga bisa melakukan pemeriksaan. Pertama terhadap Miryam S Haryani sebagai orang yang menyebut nama Anggota Komisi III yang mengaku bertemu tujuh penyidik KPK dan meminta uang pengamanan Rp 2 miliar.

“Berikutnya, dengan melakukan pemeriksaan terhadap penyidik KPK yang memeriksa Miryam untuk mengkonfirmasi isi rekaman CCTV tersebut karena banyak kalimat-kalimat tidak jelas dan mutu rekaman jelek. Apakah nama-nama itu keluar dari mulut Miryam atau keluar dari mulut penyidik,” kata Bambang.

Berikutnya, Polri harus memanggil dan segera memeriksa anggota Komisi III DPR yang mengaku bertemu dengan tujuh penyidik KPK dan melakukan konfrontir dengan penyidik KPK yang dituding bertemu dan meminta uang pengamanan Rp 2 miliar tersebut.

Terakhir Polri harus mengumumkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan tersebut ke publik, sehingga diketahui kebenaran dari tudingan itu. Jika tudingan itu tidak benar dan fitnah, Polri harus meningkatkannya ke penyidikan.

Baik terhadap Miryam, termasuk kepada anggota DPR yang mengaku bertemu tujuh penyidik KPK maupun penyidik yang memeriksa Miryam karena adanya dugaan rekayasa dan kesaksian palsu di pengadilan.

“Jika tudingan itu benar, maka Polri harus meningkatkan status saksi terhadap anggota Komisi III DPR dan tujuh penyidik dan pegawai KPK tersebut menjadi tersangka dan dilanjutkan proses hukumnya ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku,” tegas Bambang.

Namun, wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah ini meragukan tudingan adanya tujuh penyidik KPK menemui anggota Komisi III. Pasalnya, itu hanyalah pengakuan sepihak dengan mengutip ucapan pihak lain dan belum menjadi bukti hukum.

“Apa yang disampaikan Miryam dalam rekaman tersebut, bukanlah sesuatu yang dialami, dilihat dan didengar sendiri secara langsung oleh dirinya sebagai saksi,” demikian Bambang Soesatyo. (art)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *