KESRA

DPR: MEREKA YANG DIPULANGKAN JEMAAH HAJI ILEGAL

[JAKARTA]– Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher Parasong mengatakan, sejumlah jemaah haji yang dipulangkan pemerintah Saudi Arabia beberapa waktu belakangan karena yang bersangkutan menjadi jemaah haji secara ilegal.

Umumnya, kata politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, yang bersangkutan menjadi jemaah haji menggunakan pasport turis, paspor tenaga kerja dan penyalahgunaan lainnya.

Itu dikatakan Ali Taher dalam Forum Legislasi bertema ‘Revisi UU Haji dan Umroh Solusi Tertibkan Jemaah Haji Ilegal’ bersama Wakil Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (Impuh), Muharom Ahmad dan pengamat Haji M Subarkah di Press Room Gedung Parlemen Senayan,Jakarta, Selasa (15/8).

bersama dengan , Diantara munculnya jamaah haji ilegal yang ditangkap dan dipulangkan oleh pemerintahan Arab Saudi, akhir-akhir ini karena mereka masuk secara ilegal. Misalnya menggunakan paspor turist, paspor tenaga kerja dan penyalahgunaan lainnya yang tidak terdaftar di Kemenag RI.

Munculnya jamaah jai ilegal itu karena tigal faktor; yaitu semangat yang tinggi bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji, daftar tunggu atau waiting list yang lama dan pengawasan yang lemah.

Dikatakan, daftar tunggu antara 35 tahun hingga 41 tahun untuk daerah di luar Jawa. Sedangkan di Jawa antara 15 tahun hingga 20 tahun. Padahal, kuota haji yang diberikan Arab Saudi 211.000 jamaah dan ditambah 10.000 jamaah. “Jadi, untuk haji 221.000 jamaah setiap tahunnya. Padahal minat umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji cukup besar,” kata dai.

Selain antrian yang panjang, semangat menunaikan ibadah haji umat Islam di Indonesia begitu besar. “Kewajiban haji mendorong kuat umat Islam sehingga sulit dibendung untuk berhaji,” kata Ali.

Karena itu, Ali Taher meminta Kemenag RI kerjamsama dengan Kemenlu RI untuk terus melobi pemerintah Arab Saudi guna terus minta tambahan kuota. Sedangkan untuk pengawasan harus kerjasama dengan pihak keimigrasian, agar bisa mengontrol jamaah haji yang ilegal tersebut.

Selain itu, Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia juga tidak lepas tangan untuk ikut mengawasi jamaah haji khususnya yang ilegal itu. Mengapa? “Karena prosedurnya juga dari daerah sehingga daerah tak bisa lepas tangan.”

Dia juga berharap untuk akomodasi, kasus nasi basi itu karena dimasak di atas 6 jam sebelum dimakan. “Kalau dimasak di atas 6 jam pasti nasinya basi.

Menyinggung penipuan umroh oleh ‘First Travel’, Ali Taher sudah melihatnya sejak setahun silam dimana biaya umroh Rp 14 juta yang ditawarkan itu jelas tak rasional. Padahal, biaya yang 2.200 dollar AS atau Rp 26 juta hingga Rp 28 juta.

“Atau kalau pemerintah ingin agar perusahaan umroh dan haji itu tidak menyimpang, maka harga yang ditawarkan ada standar minimal dan maksimalnya. Sehingga semua travel umroh memberikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut.”

Sementara itu, Muharom Ahmad meminta Kemenag RI untuk mengoptimalkan haji elektronik atau e-Haj, agar semua jamaah haji terdaftar secara transparan dan lebih tertib.

“E-Haj itu untuk memastikan identitas, kapan keberangkatan, maktab, penerbangan, penginapan, hotel dan sebagainya. Juga untuk mewaspadai perusahaan atau travel haji dan umroh agar tidak menipu calon jamaah haji yang akan berangkat,” tegas dia.

Jamaah haji ilegal terjadi akibat perusahaan atau travel yang memberangkatkannya hanya membelikan tiket keberangkatan, akibat keuangan kacau, kepulangannya juga kacau.

Caranya, kata Muharrom, travel ini memulangkannya secara eceran seperti melalui pesawat yang ada seat kosong. Misalnya Air Asia punya 10 kursi kosong, jamaah dipulangkan dengan pesawat tersebut. Kalau mau jujur, patok saja harga q800 dollar AS untuk 9 hari dan bermalam di hotel bintang tiga. (art)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *