NASIONAL

DITERIMA KADIS, DPR DILECEHKAN GUBERNUR MANGKU PASTIKA

HARIANTERBIT.CO – Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal kecewa dengan Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika.

Soalnya, orang nomor satu di Provinsi Bali tersebut tidak berada di kantornya saat para wakil rakyat dari komisi yang membidangi ekonomi itu mengawali kunjungannya ke Pulau Dewata itu. Padahal, bertemu dengan Gubernur Bali sudah terjadwalkan dalam Kunker tersebut.

Reses Masa Persidangan V 2016-2017, hari pertama, Selasa (8/8) melakukan kunjungan diterima Gubernur Bali. Begitu sampai di Bali, rombongan langsung menuju Kantor Gubernur Bali untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali beserta jajaran.

Namun, setiba di Kantor Gubernur, rombongan hanya diterima Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan Bali. Akhinya rombongan langsung meninggalkan gubernuran, dengan alasan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tidak ada ditempat.

“Ini bisa dibilang pelecehan karena DPR sudah mengirim surat ke Gubernur Bali dan siap menerima kunjungan Komisi VI,” ungkap Mohamad Hekal yang juga politisi senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) seperti ditulis media Parlemen.

Menurut Haekal, pihaknya sudah menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Gubernur Bali. Namun, nyatanya hanya diterima Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan Bali.

Kalau kita diterima Kadis atau Sekda ya itu tidak ada gunanya. Karena mereka hanya mendengarkan dan sekedar melaporkan saja, tidak dapat mengambil keputusan.

“Jadi tidak pantaslah rombongan Komisi VI diterima oleh Kadis. Komisi VI menolak pertemuan yang diwakili oleh Kadis, karena ini pelecehan lembaga dan mereka tidak dapat mengambil keputusan,” tandas Hekal.

Sikap yang sama diungkapkan anggota Komisi VI, Lili Asdjudiredja. Politisi ‘gaek’ Partai Golkar itu mengatakan, kecewa karena kepentingan ini bukan hanya pada DPR saja tetapi juga pemerintahan daerah. Pasalnya, Bali ini merupakan sorotan dunia atau mata dunia dengan daya tarik pariwisatanya.

“Kita ini pejabat negara yang harus dilayani dalam rangka pengembangan sesuai dengan bidang Komisi VI khususnya BUMN. Karena bagaimana pun punya pengaruh yang besar,” ungkap Lili.

Akibat kejadian ini, Komisi VI akan menindaklanjuti dengan mengundang Mendagri bahkan mengundang gubernur yang bersangkutan untuk memberikan alasan yang tepat.

“Jangan dengan alasan gubernur dan wakil gubernur menemui masyarakat. Masyarakat yang mana, tidak bisa dengan alasan seperti itu,” tandas Lili Asdjudiredja. (art)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *