HARIANTERBIT.CO – Kelangkaan stok komoditas pangan seperti garam yang kini sedang ramai menjadi perbincangan, seharusnya sudah bisa dilihat sejak 10 atau 20 tahun silam, melalui data perkembangan penduduk. Dengan melihat data tersebut, tentu akan bisa dihitung besaran kebutuhannya.
Hal itu dikemukakan pakar pangan Institut Pertanian Bogor, Hermanto Siregar, saat dihubungi wartawan, Senin (7/8). “Kita kan mestinya dari sejak 10 atau 20 tahun yang lalu sudah bisa mengantisipasi (stok garam), (dilihat dari) perkembangan penduduk, sehingga bisa dihitung berapa kebutuhannya dari tahun ke tahun,” ujar Hermanto.
Lebih lanjut Hermanto menjelaskan, selama beberapa tahun ini kapasitas produksi garam nasional hampir tidak ada penambahan yang siginifikan. Menurutnya, itu merupakan suatu indikasi bahwa pemerintah terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), harus mampu melakukan pembinaan terhadap petani garam guna mengangkat hasil produksi garam lokal.
“Dari situ aja sebetulnya sudah merupakan indikasi, mestinya dilakukan pembinaan petani garam ya oleh kementerian yang langsung terkait ya kementerian perikanan dan kelautan dong, karena turunannya ada disitu (KKP),” ujar Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Kajian Strategis IPB ini.
Terkait program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar) yang sudah berjalan, menurut Hermanto, belum efektif. Bahkan ia menilai, Pugar seperti wacana proyek saja, bukan sesuatu yang betul-betul disiapkan secara serius. “Saya kira belum efektif ya (program Pugar), baru kaya proyek saja gitu, bukan sesuatu yang istilahnya betul-betul disiapkan seperti halnya pemerintah sekarang serius membangun infrastruktur,” imbuhnya.
Seperti yang diwartakan sebelumnya, kelangkaan garam diduga karena adanya permainan kartel. Menanggapi hal ini, Hermanto mengatakan, alasan tersebut sulit diterima. Sebab, meskipun realitanya ada mafia garam atau kartel garam, jika produksi garam banyak dan mencukupi, maka praktik kartel tersebut tidak akan efektif.
“Menurut saya, itu alasan yang sulit diterima. Jadi mau dia mafia atau dia kartel ya, kalau pun ada, kalau memang produksi kita banyak dan mencukupi, mereka tidak akan efektif berjalan. Kartel atau mafia itu efektif untuk beroperasi kalau memang ada keterbatasan produksi. Kalau barangnya banyak, petani garam kita itu efektif untuk menghasilkan garam banyak, nggak akan ada yang mau melakukan praktek kartel,” paparnya.
Hermanto mengatakan, solusi terbaik yang harus dilakukan yakni meningkatkan basis produksi garam, membina petani garam agar mampu bertani dengan baik. Selain itu, dukungan teknologi juga menjadi hal yang penting.
Hermanto menambahkan, jangan sampai petani garam terkonversi, ladangnya malah menyusut dipakai untuk yang lain. Dia juga meminta agar pemerintah tetap tenang dalam mengatasi masalah.
“Jadi solusi yang emang harus dilakukan itu tingkatkanlah basis produksi itu, binalah petani garam itu, jangan malah ia (petani) jadi terkonversi. Ladang garamnya itu malah menyusut dan dipakai untuk yang lain-lain. Jadi jangan kayak kebakaran jenggotlah, setiap ada masalah ribut,” ujar Hermanto. (arya)
