HARIANTERBIT.CO – Pernyataan Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR soal tidak diperlukannya lagi lembaga semi negara tidak begitu penting. Apalagi, pernyataan Fahri belum tentu mewakili DPR secara kelembagaan.
“Tak perlu direspon, lebih baik kami fokus kerja,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 3 Juli 2017.
KPK juga tidak akan memusingkan komentar tersebut. KPK, kata dia, hanya akan terus bekerja sesuai koridor hukum untuk menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan para penyelenggara negara.
Lembaga anti-rasywah tidak gentar meski ditekan secara politis. KPK malah akan bekerja lebih keras dalam memberantas korupsi.
“Jangan pernah berpikir tekanan secara politik itu akan membuat KPK berhenti menangani kasus korupsi, termasuk kasus KTP-el yang saat ini sedang kami tangani,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai lembaga semi negara tidak lagi diperlukan. Dia berharap pemerintah segera membubarkan lembaga-lembaga itu.
“Lembaga semi negara, termasuk Komnas HAM seperti juga KPK, ada tren, menurut saya, lembaga-lembaga ini sebetulnya sudah tidak diperlukan,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 3 Juli 2017.
Begitu pula KPK. Pertanggungjawaban pemberantasan korupsi seharusnya ada pada Presiden, bukan dibebankan pada lembaga.
Fahri menilai saat ini lembaga semi negara itu banyak ditumpangi pihak-pihak tertentu. Lebih parah lagi, justru dijadikan alat politik.
Fahri sepakat ketika pemerintah membubarkan beberapa lembaga semi negara. Dia berharap 106 lembaga semi negara lainnya segera dievaluasi dan dibubarkan.
