DAERAH

YISLAM ALWINI: KASUS BUDIMAN, KEJAHATAN PILKADA SERENTAK 2017

HARIANTERBIT.CO – Ir La Ode Budi Utama, kelahiran Majapahit, putra dari La Ode M Sahihu, camat pertama Batauga (sekarang jadi Kabupaten Busel), cucu dari Yarona Wawoangi-Sampolawa. Selaku bakal calon bupati satu-satunya dari unsur putra daerah jelas merupakan ancaman bagi peserta lain pada Pilkada Buton Selatan.

“Sebelum penyerahan dukungan, saya diinfo surveinya sudah ungguli beberapa calon yang sudah sosialisasi selama satu tahun duluan,” demikian Yislam Alwini, ketua umum Komnas Pilkada Independen Indonesia yang turun ke Busel menemani para tokoh masyarakat saat bertemu Ketua KPU Busel karena kasus BudiMan tidak kunjung selesai, Rabu (31/5), jelang Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, titik kejahatan terhadap BudiMan adalah ditundanya perhitungan fisik KTP BudiMan di hadapan prinsipal. Taktiknya, tidak diberikan BA1.KWK saat meninggalkan Kantor KPU Busel, tapi lisan dinyatakan memenuhi syarat. Padahal pada keputusan KPU Busel No 24, juga jelas tercantum KPU Busel mengakui telah menerima fisik KTP BudiMan sebanyak 6.250 lembar. Kebetulan, lembaran internal yang sebenarnya hanya dirujuk KTP-nya ada wakil lain selain Abdul Manan.

“Kalau dihitung langsung kan bisa dijelaskan oleh wakil kesultanan atau oleh kami bahwa yang dirujuk dari lembaran ini hanya copy KTP-nya. Toh Silon dan B1.KWK sebagai administrasi pilkada sudah memenuhi syarat,” kata Abdul Manan menjelaskan.

“Saya duga penundaan bukan karena tim KPU Busel letih atau apa, tapi karena perlu waktu untuk pikirkan angka-angka yang dicantumkan dalam putusan supaya BudiMan gagal. Kan apa susahnya hitung KTP dalam tujuh dus yang hanya berisi 6.250 lembar kertas. Apalagi bila dikerahkan tujuh orang, masing-masing orang hitung KTP per kardus kecamatan. Cepat sekali selesai itu,” demikian Yislam Alwini.

Menurut Yislam, sebagai pelaku advokasi dan penasihat banyak calon independen di Indonesia, baru di Busel ini ditemukan seorang bakal calon diminta meninggalkan kantor KPU tanpa kepastian perhitungan dukungan yang lengkap, seperti diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam format BA1.KWK. Kandidat terkelabui dengan tanda terima bodong yang tidak ada kepastian hukum bagi penerimanya.

“Ini sama saja, setelah pencoblosan di TPS saksi kandidat diminta meninggalkan kotak suara, dan cukup mempercayakannya kotak suara itu kepada PPS. Kotak tidak disegel oleh saksi, dan kotak sudah lama dibuka saat saksi datang,” Yislam membuat perumpamaan.

Pencantuman pendidikan La Ode Arusani di KPU untuk tingkat SLTA adalah di MAN Baubau, jelas tidak datang dari langit. Tapi diperlukan agar sesuai dengan tagline ‘Busel Bermartabat’ paslon nomor 3. SMPN Banti Tembagapura juga tidak pernah dikonfirmasi. Penjelasan Jumadi, SPd di Sidang DKPP bahwa kewajiban verifikasi hanya pada tingkat SLTA saja, menunjukkan butanya yang bersangkutan terhadap PKPU No 9 Tahun 2016, Pasal 101 Ayat 1,2. Kebenaran ijazah harus semua tingkatan. “Salah satu tingkatan saja palsu, maka pasangan calon gugur,” demikian La Ode Budi.

KTP BudiMan di KPU Busel juga ternyata sudah berpindah ke Agus Salim-La Ode Agus (AA) sangat kasat mata. Contoh saja dari dua desa, 97 KTP AA di Desa Katampe, Pulau Siompu, 95 KTP adalah KTP BudiMan. 122 KTP AA di Desa Molona, 115 KTP tersebut adalah KTP BudiMan. Sampai istri, anak dan keluarga besar Abdul Manan tercantum dalam data KTP Agus Salim-La Ode Agus.

“KTP AA ditolak hampir 50 persen pemilik KTP yang dia serahkan, dan kekurangan 4.700 KTP bisa dia penuhi hanya dalam seminggu, terus lolos jadi calon,” kata Geram Gafaruddin, tokoh Busel yang pertama kali protes migrasi KTP BudiMan dan ikut melapor ke panwas, setelah kaget didatangi PPS Busoa untuk verifikasi faktual untuk AA.

Diskusi informal jelang Sidang DKPP, Rabu 31 Mei 2017, Abdul Manan, Ridwan SH, La Ode Budi, Gafaruddin, istri Abdul Manan dan Komisioner Bawaslu Sultra Munsir Salam.

Migrasi KTP BudiMan ke AA ini, kata Jumadi SPd ketua Panwas Busel, tidak berlanjut jadi temuan oleh panwas karena terhalang B1.KWK tidak diberikan oleh KPU Busel jelas tidak bisa diterima akal sehat.

“Apa susahnya panwas panggil AA untuk tanyakan KTP dapat dari mana? Kan dia nggak pernah datang ke Katampe dan Molona, tim juga nggak ada, kok ada KTP kami. Kami juga tiga desa siap diperiksa ulang,” demikian La Ode Hamsale yang menemukan pertama kali kesesuaian data PPS Molona, Lamaninggara dan Katampe dengan data B1.KWK BudiMan.

“Beda sekali dengan aduan pelanggaran untuk nomor 2 ke panwas, cepat sekali diteliti dan malah hitungan hari sudah tersangka,” kata Ridwan SH, tim calon nomor 2 ikut nimbrung memberi informasi.

Berita kecelakaan mobil dinas Ketua KPU Busel membuat La Ode Budi tertarik meneliti hubungan kekeluargaan antara penyelenggara dan paslon. Ternyata La Ode Masrizal Mas’ud (ketua KPU) adalah saudara sepupu satu kali dari La Ode Arusani. Jumadi (ketua panwas) adalah kemenakan dari tim sukses nomor 3 (Pomili Womal). Bahkan komisioner panwas, Nur Asianti anak langsung dari Pomili Womal. “Mobil dinas Ketua KPU dipakai operasional untuk tim sukses nomor 3. Walaupun dia adik dari Ketua KPU Busel tersebut, ini tidak boleh,” La Ode Budi berpendapat.

Dalam penelitian motif yang disampaikan La Ode Budi ke DKPP, BudiMan dijegal dan AA diloloskan tidak lain, supaya Agus Salim memecah suara Wa Ode Hasniawati (nomor 2) dan Abdul Manan tidak menggerus suara nomor 3, La Ode Arusani di kepulauan, dan La Ode Budi sebagai nomor 1 dari putra daerah bisa jadi jawara suara didaratan. Ditambah surat keterangan (suket) pada pelaksanaannya jadi 2.000-an dari kesepakatan KPU hanya 300-an.

“Pak Faizal sampaikan ke saya, inilah yang namanya TSM, Terstruktur Sistematis Masif. Tapi ini kan evaluasi dari saya, Anda teliti sendiri dong!” demikian La Ode Budi menutup pembicaraan saat pulang dari Sidang DKPP, 31 Mei. (*/dade/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *