KISRUH

PMRI BERHARAP REKOMENDASI KOMNAS HAM BISA DORONG DIGELARNYA SIDANG ISTIMEWA

HARIANTERBIT.CO – Sejak ditetapkan keputusan rapat terbuka Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (PMRI) pada 4 Mei 2017, bahwa reklamasi adalah makar dan penjajahan Tiongkok terhadap rakyat pribumi Indonesia, maka organisasi PMRI langsung menindaklanjuti keputusan rapat.

Dalam keputusan rapat tersebut juga diputuskan untuk mendorong digelarnya sidang istimewa yang merupakan pengadilan rakyat sebagai pemilik negara. “Organisasi PMRI dengan sikap tegas mengambil tindakan keputusan rapat melalui jalan yang konstitusional dan hukum yang berlaku sebagai mekanisme digelarnya sidang istimewa,” kata Ketua PMRI Yudi Syamhudi Suyuti, Senin (22/5).

Yudi Syamhudi Suyuti

Organisasi PMRI mengacu pada Pasal 7 UUD Amandemen, di mana diperlukan pendapat DPR yang kemudian diteruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan dari MK tersebut diputuskan untuk diteruskan ke DPR yang meminta MPR mengadakan sidang istimewa.

“Untuk menempuh proses tersebut, kami mengawali dengan melakukan pengaduan ke Komnas HAM. Sebagai dasar argumentasi kami untuk berdiplomasi dengan DPR untuk diadakannya sidang istimewa. Pada 10 Mei 2017, PMRI yang juga dihadiri pakar Dr Marwan Batubara (Iress), PNPI Nelayan dan beberapa organisasi lain mengadukan persoalan reklamasi ini,” ujarnya.

Dalam laporan kami, sambungnya, juga tercatat dampak-dampak dari proyek reklamasi ini, salah satunya adalah terjadinya kriminalisasi ulama dan tuduhan makar para aktivis. Saat itu Prof Dr Hafid Abbas, komisioner HAM Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan menerima pengaduan kami. “Beliau menyampaikan akan menindaklanjuti dengan cepat karena persoalan reklamasi ini dapat menimbulkan gejolak sosial jika tidak segera diselesaikan. Beliau juga telah melakukan investigasi bahwa persoalan reklamasi merupakan bentuk pelanggaran HAM,” terang Yudi.

Pada 17 Mei 2017, PMRI bersama mitra-mitra perjuangannya kembali menanyakan perkembangan pengaduan. Pada pertemuan kedua di Komnas HAM tersebut ditemui oleh Dr Anshori Sinungan yang menyampaikan bahwa Komnas HAM akan menggelar FGD (Focus Group Discussion). “Kami dan rakyat Indonesia, tentu hasil FGD ini mampu menghasilkan rekomendasi HAM seperti apa yang kami laporkan,” kata Yudi.

Yudi mengatakan, sebenarnya kami berharap dibentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) dan TII (Tim Investigasi Independen) untuk langsung memeriksa fakta-fakta yang terjadi. Sehingga laporan kami yang merupakan ada indikasi tindak kejahatan kemanusiaan terberat oleh Jokowi dan jaringan kekuasaannya beserta para konglomerat dapat dituntaskan secara cepat oleh Komnas HAM. Data-data dari para ahli dan korban telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan rekomendasi Komnas HAM.

“Dari rekomendasi inilah kita bergerak ke DPR untuk mendorong diadakannya sidang istimewa melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Di mana tuntutan sidang istimewa ini adalah kembali ke UUD 45 asli, cabut mandat rezim Jokowi dan bentuk pemerintahan transisi. Semua proses kami lakukan melalui cara konstitusional, sehingga tidak ada alasan rezim Jokowi untuk menuduh kami makar,” pungkasnya.(*/dade/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *