KISRUH

YISLAM ALWINI: GUBERNUR SULTRA HARUS TUNDA PELANTIKAN BUPATI BUSEL

HARIANTERBIT.CO – Menurut jadwal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melantik kepala daerah terpilih di Daerah Otonomi Baru (DOB) pada Senin (22/5). Hanya saja, Buton Selatan masih menyisakan masalah, yaitu pembuktian masalah ijazah palsu Arusani, wakil Agus Feisal Hidayat. Masalah ini muncul karena tidak adanya verifikasi oleh Komisi Pemiliham Umum (KPU) Buton Selatan (Busel) terhadap ijazah Arusani.

Yislam Alwini

“Tidak ada pemeriksaan oleh KPU Busel ke SMP Tambi-Timika ataupun MAN 1 Baubau terhadap ijazah Arusani, sehingga pasangan ini harusnya didiskualifikasi sejak awal oleh KPU Busel mengacu pada UU No 9 Pasal 101 Ayat 1, 2 dan 3,” demikian Arifin SH, kuasa hukum Faizal dan Hasniawati, pasangan calon nomor urut 2 dalam Pilkada Buton Selatan, Sabtu (20/5).

Sementara itu, Biro Hukum KPU RI yang dimintai pendapat juga menyatakan, jika terbukti, maka yang gugur adalah pasangan, bukan salah satu. Pendapat Biro Hukum KPU RI tersebut direkam oleh Ridwan SH, kuasa hukum Faizal dan Hasniawati, serta yang lainnya. Pendapat Biro Hukum KPU RI ini menolak adanya pendapat bahwa yang gugur atau diskualifikasi adalah salah satu saja dari Pasangan yang mendaftar di KPU Buton Selatan.

Menurut Ketua Umum Komnas Pilkada Independen Indonesia Yislam Alwini, masalah pilkada di Busel sangat memperhatinkan. Dalam pilkada, semua pendapat harus merujuk pada UU dan PKPU. Pendapat apa saja terkait pemilu harus menyebut pasal yang dirujuk, tidak bisa atas dasar opini saja. Karena itu, terkait dengan masalah ijazah palsu, jelas UU No 9/2016 Pasal 101 Ayat 1, 2 dan 3 menyatakan bahwa yang gugur adalah pasangan. “Tidak ada pasal dalam UU atau PKPU yang mengatur pilkada yang menyatakan bahwa jika salah satu ijazah palsu, maka yang gugur adalah satu saja. Tidak ada itu,” ujar Yislam Alwini.

Sidang DKPP RI atas hak konstitusi pasangan calon BudiMan, di Kantor Bawaslu Kendari, Sultra, belum lama ini.

Terkait belum tuntasnya masalah ini dan aspek hukum sedang berjalan, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih akan menyidangkannya pada 31 Mei 2017, dan Polda Sultra tinggal selangkah menyelesaikan penetapan status hukum masalah ijazah palsu Arusani ini, Yislam berpendapat, pelantikan Agusani harus ditunda.

“Gubernur menunda pelantikan ini, cukup merujuk surat undangan DKPP untuk sidang terkait ijazah palsu, dan status laporan ijazah palsu ini di Polda Sultra. Gubernur juga harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, bukan saja kepastian hukum kepada kandidat,” demikian Yislam Alwini. (*/dade/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *