KISRUH

KORNAS: JANGAN BERI INFORMASI ‘SESAT’ PADA PRESIDEN TERKAIT SUKU ANAK DALAM

HARIANTERBIT.CO – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Komite Rakyat Nasional (Kornas) Akhrom Saleh mengungkapkan, kehadiran Presiden Joko Widodo kembali ke Provinsi Jambi untuk mengunjungi Suku Anak Dalam yang berada di Kabupaten Sorolangun patut kami apresiasi setinggi-tingginya.

“Sesungguhnya persoalan yang ada sekarang ini bukanlah Suku Anak Dalam Kabupaten Sorolangun, melainkan Suku Anak Dalam yang berada di Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Bajubang, di Desa Bangku. Konflik yang terjadi atara Suku Anak Dalam Desa Bungku dengan Perusahaan PT Asiatic Persada (Wilmar Group), sudah berlangsung 31 tahun, sehingga harus ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, sebab mengandalkan pemerintah daerah tidak ada harapan lagi bagi ribuan Suku Anak Dalam,” kata Akhrom, Selasa (16/5).

Ketua Departemen Advokasi, Riset dan Hukum DPN Kornas Moh Jumri, Bendahara Umum DPN Kornas, Plt Bondan AP, Ketua Dep OKK DPN Kornas Nurmansyah, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo, Ketua Wilayah Kornas Provinsi Jambi Hadiyatullah, Plt Sekjen DPN Kornas Akhrom Saleh, dan Ketua Dep Program Chandra Irawan, saat kunjungan ke Kantor Kepresidenan, belum lama ini.
Ketua Departemen Advokasi, Riset dan Hukum DPN Kornas Moh Jumri, Bendahara Umum DPN Kornas, Plt Bondan AP, Ketua Dep OKK DPN Kornas Nurmansyah, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo, Ketua Wilayah Kornas Provinsi Jambi Hadiyatullah, Plt Sekjen DPN Kornas Akhrom Saleh, dan Ketua Dep Program Chandra Irawan, saat kunjungan ke Kantor Kepresidenan, belum lama ini.

Lebih lanjut Akhrom menuturkan, penyerobotan lahan Suku Anak Dalam oleh Asiatic Persada tidak hanya menguasai lahan 3550 hektare saja, melainkan juga mengancam kebudayaan lokal, bahkan mengancam hilangnya satu lapis budaya yang menjadi peninggalan sejarah bangsa Indonesia. Kami rasa Suku Anak Dalam adalah kekayaan yang harus dijaga bukan dihilangkan secara paksa, apalagi sampai menelan korban jiwa.

“Persoalan konflik agraria yang tak kunjung selesai itu seharusnya para ahli dan instansi terkait di bidangnya cepat menyelesaikan agar tidak adanya lagi masyarakat Suku Anak Dalam menjadi korban, apalagi persoalan konflik ini sudah di Kantor Staf Presiden untuk diselesaikan,” ujarnya.

Menurut Akhrom, kehadiran Presiden ke Kabupaten Sorolangun kami rasa informasi terkait Suku Anak Dalam, adalah informasi yang sesat diberikan kepada Presiden, sebab Suku Anak Dalam berbeda dengan Suku Kubu dan Suku Rimba. Oleh karena itu kami imbau kepada oknum-oknum pejabat setempat agar memberikan informasi kepada Presiden sebaiknya secara lengkap dan bukan informasi yang sesat.

“Maka dari itu kami Komite Rakyat Nasional mengharapkan dan meminta kepada staf khusus-staf khusus Presiden agar jeli dalam melihat perbedaan Suku Anak Dalam, Suku Kubu dan Suku Rimba, sehingga memberikan laporan informasi kepada Presiden tidaklah salah. Dan duduk persoalan konflik yang sebenarnya dapat diselesaikan, Suku Anak Dalam bukan hanya lahannya diserobot perusahaan, melainkan juga masa depan anak cucunya terancam,” pungkas Akhrom Saleh. (*/dade/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *