HARIANTERBIT.CO – Para pengusaha muslimah yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional 2017 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (15/5). Rakernas Ipemi ini dibuka secara resmi oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri.
Pada kesempatan rakernas ini, Ipemi meluncurkan ‘Gerakan Nasional Muslimah Membangun’, yang bertujuan untuk menggerakkan komitmen muslimah Indonesia agar dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan nasional.
“Kita terus mendorong agar tiap muslimah Indonesia bisa terus melakukan upaya pembangunan, baik dalam penguatan akhlak dan kepribadian, sosial budaya, lingkungan hidup dan politik,” kata Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil dalam sambutannya pada pembukaan rakernas.
Lebih lanjut, Ingrid menegaskan, Gerakan Nasional Muslimah Membangun ini bukan sekadar jargon semata. Sebab, Ipemi sudah lebih dulu menjalankan sejumlah program yang mendukung pembangunan nasional, antara lain program pemberdayaan ekonomi melalui Warung Muslimah, Salon Muslimah hingga pelatihan bisnis dan manajemen.
Ingrid berharap, Rakernas Ipemi 2017 dapat menghasilkan program kerja yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu dalam sambutannya, Menakertrans mengungkapkan adanya dua fenomena besar dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan keagamaan. Ekonomi Indonesia masih berkutat pada persoalan mendasar yaitu kemiskinan dengan tolok ukur ketimpangan sosial dan pengangguran.
Angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari sekitar 11,3 persen turun menjadi 10,7 persen, namun angka ketimpangan sosial menurun dari 0,41 menjadi 0,39 persen.
“Kemiskinan dari sekitar 11,1 persen turun menjadi 10,7 persen, ketimpangan yang bisa kita lihat kini rasio dari 0,41 jadi 0,39 tingkat pengangguran di Tanah Air juga mengalami penurunan,” kata Menakertrans saat membuka rakernas juga dihadiri Sekretaris Menteri Koperasi Agus Muharram dan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda.
Hanif menambahkan, sebelumnya pada Agustus 2016 angka pengangguran sebesar dari 6,18 persen menjadi 5,2 persen pada Februari 2017, meski data kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran belum turun secara signifikan.
“Bagi ketiga permasalahan tersebut merupakan hal wajar yang dihadapi negara berkembang, saat ini kalau kita lihat data statistiknya ini menurun walaupun tingkat menurunnya belum sesuai dengan yang kita harapkan,” tuturnya.
Namun, lanjut Hanif, pemerintah terus berupaya menyejahterakan masyarakat lewat program nawacita, khususnya mencegah dan menghadapi faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, saat ini pemerintah memastikan angka-angka tersebut bisa diturunkan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. (*/dade/rel)
