PERISTIWA

REVISI UU KPK BISA LEMAHKAN PEMBERANTASAN KORUPSI

HARIANTERBIT.CO – Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih cukup efektif, sehingga tidak perlu dilakukan revisi Undang-Undang KPK.

“Upaya revisi UU KPK yang dilakukan saat ini akan berdampak sistematis terhadap melemahnya gerakan pemberantasan korupsi,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di Medan, Jumat (7/4), seperti dikutip Antara.

Hal tersebut dilakukan Ketua KPK pada seminar berjudul “Kondisi Terkini Pemberantasan Korupsi di Indonesia” yang diselenggarakan di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.

Agus Rahardjo
Agus Rahardjo

Agus Rahardjo menyebutkan, DPR perlu mendengarkan saran yang disampaikan KPK untuk mengetahui segala yang dibutuhkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Menurut Ketua KPK, pihak DPR memegang peranan yang sangat strategis, dalam pemberantasan korupsi. Dan sebaliknya DPR juga harus bertanggung jawab kepada rakyat bila fungsinya digunakan justru untuk melemahkan pemberantasan korupsi.

“Rakyat perlu mengawasi dan menolak tegas segala upaya yang dibentuk dengan berbagai cara untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Agus Rahardjo mengatakan, fungsi DPR adalah legislasi sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, fungsi anggaran dan berhak menetapkan APBN.

“Kemudian, fungsi pengawasan adalah mengawasi terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan,” ucapnya.

Agus Rahardjo menambahkan, upaya revisi UU KPK tersebut dilakukan selama tiga tahap, yakni tahap pertama pada tahun 2011 agar kewenangan penuntutan dikembalikan kepada Kejaksaan Agung.

Kewenangan penyadapan harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan, dan peningkatan batas minimal kerugian negara yang menjadi objek KPK semula Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar.

Tahap kedua, pada 2015, pembatasan masa kerja KPK hanya 12 tahun, hapusnya kewenangan penuntutan KPK, dan peningkatan batas minimal kerugian negara menjadi Rp50 miliar yang boleh ditangani KPK.

Kemudian tahap ketiga, pada 2016, mengenai penyadapan yang dilakukan KPK, pembentukan Dewan Pengawas, dan kewenangan penertiban SP3 bagi KPK. (*/ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *