PERISTIWA

MK PUTUSKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 18 DISTRIK KABUPATEN TOLIKARA

HARIANTERBIT.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pada 18 distrik di Kabupaten Tolikara, Papua. Hal tersebut tertuang dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Tolikara (14/PHP.BUP-XV/2017) yang diucapkan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat didampingi para hakim konstitusi lainnya di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (3/4).

“Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam waktu paling lama 60 hari kerja setelah putusan ini diucapkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di 18 distrik Kabupaten Tolikara yaitu, Distrik Bewani, Distrik Biuk, Distrik Bokondini, Distrik Bokoneri, Distrik Bogonuk, Distrik Kanggime, Distrik Kembu, Distrik Kuari, Distrik Geya, Distrik Giliubandu, Distrik Goyage, Distrik Gundagi, Distrik Lianogoma, Distrik Nabunage, Distrik Nunggawi, Distrik Tagime, Distrik Umagi, Distrik Telenggeme,” kata Arief.

Proses rekapitulasi di Kabupaten Tolikara cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan. Padahal, menurut MK, sesuai dengan fakta persidangan, rekomendasi yang dimaksud sangat beralasan menurut hukum.

Bupati Tolikara yang didampingi Wakil Bupati Tolikara, memberi keterangan kepada awak media usai menerima keputusan tentang pilkada di Kabupaten Tolikara di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (3/4).
Bupati Tolikara yang didampingi Wakil Bupati Tolikara, memberi keterangan kepada awak media usai menerima keputusan tentang pilkada di Kabupaten Tolikara di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (3/4).

MK berpendapat kasus di Kabupaten Tolikara berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya yang proses rekapitulasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam permohonan lainnya, MK dapat langsung menerapkan norma yang memuat batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 10/2016. Dalam permohonan yang diajukan John Tabo dan Barnabas Weya tersebut, kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU No 10/2016 belum terpenuhi karena pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 bertanggal 24 Februari 2017 adalah cacat hukum,” ujarnya.

Dalam putusan tersebut, MK juga memerintahkan KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan PSU. Selanjutnya, MK pun memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pilkada Tolikara 2017 serta memerintahkan kepada kepolisian untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman, objektif, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk perkara PHP Bupati Buru (20/PHP.BUP-XV/2017), PHP Bupati Kepulauan Sangihe (22/PHP.BUP-XV/2017) dan PHP Bupati Sarmi (21, 25, dan 40/PHP.BUP-XV/2017), MK menyatakan tidak dapat menerima, karena permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU No 10/2016 dan Pasal 7 Ayat (2) PMK No 1/2016.

Dalam perkara PHP Kepala Daerah Buru yang dimohonkan paslon nomor urut 1 Bakir Lumbessy dan Ramly I Umasugi, Mahkamah Konstitusi memaparkan jumlah penduduk Kabupaten Buru berjumlah 129.233 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada Buru 2017 adalah paling banyak sebesar dua persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru.

“Dengan demikian, selisih perolehan suara maksimal antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah dua persen dari total suara sah, yakni 1.414 suara. Adapun perolehan suara pemohon sebanyak 29.016 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 41.678 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 12.662 suara,” ungkap Arief. (*/dade/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *