KISRUH

KLAIM GERBONG JUSUF KALLA DI DUO BALAI

HARIANTERBIT.CO – Setelah hiruk-pikuk soal ‘perampokan’ uang besar-besaran dari Maluku dengan cara spekulasi tender untuk memenangkan kontraktor asal luar sehingga menyingkirkan kontraktor lokal, kini muncul istilah gerbong Jusuf Kalla di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku dan Maluku Utara serta Balai Wilayah Sungai Maluku.

Informasi yang berhasil didapat menyebutkan, ada pihak-pihak di duo balai itu yang mengklaim bahwa saat ini gerbong Jusuf kalla yang berkuasa. Karena itu gerbong ABA yang artinya, Alfred, Bi Siong dan Aseng akan terkikis secara perlahan.

“Jadi mau bikin bagaimana, saat ini gerbong JK (Jusuf Kalla-red) yang berkuasa. Grup ABA mulai terkikis secara perlahan. Ini juga merupakan akibat dari kasus suap Damayanti yang sementara berproses di KPK,” kata sumber yang mengaku cukup dekat dengan kedua kepala balai tersebut, seperti dikutip media Rakyat Maluku, Selasa (7/3).

Masyarakat Ambon Maluku mendesak KPK dan Tim Saber Pungli menyelidiki dan memeriksa Kepala Balai Sungai Maluku Haryono Utomo ST, MM (kiri), dan Satker Yance Pabisa (kanan), yang telah merugikan pengusaha lokal di daerah Ambon Maluku dengan melakukan praktek kongkalikong dalam pelelangan proyek.
Masyarakat Ambon Maluku mendesak KPK dan Tim Saber Pungli menyelidiki dan memeriksa Kepala Balai Sungai Maluku Haryono Utomo ST, MM (kiri), dan Satker Yance Pabisa (kanan), yang telah merugikan pengusaha lokal di daerah Ambon Maluku dengan melakukan praktek kongkalikong dalam pelelangan proyek.

Terkait hal ini, Ronny Elia Sianressy, politisi Partai Golkar yang kembali dimintai komentarnya mengatakan, mustahil kalau dikatakan bahwa yang berkuasa saat ini adalah gerbong JK. “Ah, itu mustahil. Wapres tidak mungkin ikut terlibat dalam persoalan-persoalan di daerah seperti begini. Ya, bisa jadi nama beliau justru dibawa-bawa untuk kepentingan orang per orang atau kelompok,” kata Sianressy, saat dihubungi per telepon Kamis (2/3).

Sianressy mengatakan, kepemimpinan Jokowi-JK saat ini tengah memperjuangkan adanya keadilan sosial yang merata di seluruh Indonesia. “Lihat saja, saat menutup Tanwir Muhammadiyah di Ambon, JK bicara soal keadilan sosial. Beliau sendiri yang bilang bahwa jika tidak ada keadilan sosial maka sangat rawan terjadinya kericuhan. Hal inilah yang tengah terjadi di Maluku, khususnya di Kota Ambon saat ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Sianressy sudah mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera merangsek masuk ke Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasonal (BPJN) Wilayah Maluku dan Maluku Utara juga ke Balai Wilayah Sungai Maluku yang telah merugikan pengusaha lokal di daerah ini dengan melakukan praktek kongkalikong dalam pelelangan proyek. Akibatnya hampir 90 persen proyek-proyek di kedua balai itu dikuasai oleh pengusaha luar.

Menurut Sianressy, telah terjadi perampokan besar-besar ‘kue’ pembangunan, ‘perampokan’ besar-besaran uang yang ada di Maluku untuk dibawa ke luar dan dilakukan secara sistematis. Ini bukan saja merugikan pengusaha lokal, tetapi merugikan daerah. Ini harus dilawan habis-habisan. Jika tidak pelelangan berikut dan tahun depan akan terjadi hal yang sama, bahkan secara terus-menerus bakal dipraktekkan.

Bayangkan saja, lanjut Sianressy, kesalahan dicari-cari untuk menggugurkan kontraktor lokal yang ikut proses pelelangan, sementara yang dari luar, perusahaan yang diduga diboyong oleh para pimpinan di kedua balai itu sengaja ditutup-tutupi kesalahannya agar bisa dimenangkan.

Sianressy mengatakan, sebagaimana yang terjadi di Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang diungkapkan oleh politisi PDI-P Everth Kermite, di mana ada PT Batara Jaya Kartika dari Makassar yang diduga memiliki sertifikat keahlian (SKA) palsu dimenangkan pada tender proyek pembangunan jembatan Waiyala yang berlokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) senilai Rp19,9 miliar.

Sanggahan pun dilakukan oleh PT Raja Batu Kieraha Perkasa pada tanggal 18 Februari, lalu. Sayangnya, keberatan itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Pokja BPJN XVI Wilayah II Maluku, dengan dalil bahwa setelah evaluasi, klarifikasi dan output yang dihasilkan proses pelelangan berjalan sesuai mekanisme serta independen.

Belakangan diketahui bahwa pokja yang mengurusi pelelangan proyek ini berasal dari luar daerah (Makassar-red), dan tinggal serumah dengan Kepala BPJN Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara, Shafwan.
Apa lagi ada informasi yang diterima jikalau sudah ada realisasi dari salah satu kontraktor atas permintaan Kepala BPJN senilai Rp100 juta dan semen 500 bantal untuk pembangunan salah satu sekolah di Makassar pada 14 Januari 2017, dan itu telah diterima langsung Kepala BPJN Shafwan.

Sianressy memastikan, bahwa praktek yang sama juga dilakukan pada beberapa mega proyek di Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku dan Maluku Utara, karena memang kontraktor lokal sengaja disingkirkan.

Bukan hanya di BPJN, lanjut Sianressy, praktek yang sama juga dilakukan di Balai Wilayah Sungai Maluku, bahkan terang-terang, diakui sendiri oleh Ketua Pokja Hary Mustamu. “Bayangkan saja, dia bisa mengeluarkan kalimat bahwa, kalian kontraktor lokal jangan sibuk-sibuk lagi karena semua proyek di Balai Sungai sudah ada yang punya,” tandas Sianressy kesal.

Sianressy meminjam kata Everth Kermite yang sampai-sampai menyebutkan bahwa praktek yang dilakukan ini sudah sangat biadab. “Jadi kalau Pak Everth bilang bahwa ini sudah sangat biadab itu betul,” katanya.

Karena itu, Sianressy melanjutkan, KPK adalah solusi terakhir untuk membasmi praktek-praktek kotor ini. “Iya KPK adalah solusi terakhir. Lihat saja nanti,” ancamnya.

Nelson Lethulur pegiat anti-KKN di Maluku yang juga wakil sekretaris Otonomi Daerah DPD Golkar Maluku juga ikut menyikapi tender kongkalikong di duo balai ini. “Wah itu jangan diajarbiasakan. Kalau dibiarkan begitu saja, maka dipastikan akan berulang pada tahun-tahun berikutnya. Pengusaha lokal bakal terus didiskreditkan dan mengalami keterpurukan,” ujar Lethulur.

Lethulur mengimbau, agar asosiasi jasa konstruksi di Maluku bersatu untuk melawan hal ini. “Ya biar perlu bikin aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap kedua balai tersebut,” tandasnya.

Dikatakan Lethulur, benar bahwa jika berbagai megaproyek di kedua balai itu dikuasai oleh pengusaha atau kontraktor luar, maka otomatis uang proyek lebih banyak dibawa keluar dan akan sangat berpengaruh pada roda perekonomian di daerah. “Lihat saja, kalau kontraktor lokal yang tangani proyeknya maka sudah berapa orang yang dihidupkan. Karyawan-karyawannya, keluarga-keluarga mereka bahkan aktivitas belanja mereka akan dilakukan di daerah. Ini akan ikut menggairahkan perekonomian di Maluku,” tegasnya.

Lethulur juga mengaku bahwa bentuk protes yang keras harus dilakukan kepada Balai Wilayah Sungai dan Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan bukan berarti menutup keran bagi pengusaha luar. Namun setidaknya tender proyek itu dilakukan secara adil agar semua punya kesempatan untuk mendapatkan kue pembangunan itu.

“Yang selama ini ditulis di media massa itu kan karena ada kongkalikong. Kepala Balai ketika bertugas di Ambon dia membawa orang-orangnya, lalu kemudian diikuti dengan perusahaan-perusahaan di tempat tugasnya semula. Sudah begitu, hampir semua proyek dimenangkan oleh orang luar. Padahal dari segi kesiapan, justru kontraktor lokal yang memenuhi persyaratan termasuk kepemilikan peralatan serta AMP,” beber Lethulur.

Apa lagi yang didengarnya, kata Lethulur, para kontraktor luar ini hanya bertindak sebagai broker proyek saja. Mereka mendapatkan proyek mengambil fee-nya dan mensubkan ke kontraktor lokal sehingga pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada kualitas pekerjaan. “Nah, hal-hal ini yang berbahaya. Ini harus dilawan, tidak bisa tidak. Asosiasi jasa konstruksi di Maluku harus all out memprotes dengan berbagai cara karena ini kepentingan mereka,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, gelombang protes berdatangan dari berbagai pihak termasuk dari asosiasi-asosiasi jasa konstruksi di Maluku terkait dengan pelaksanaan tender beberapa megaproyek di Balai Wilayah Sungai Maluku, juga di Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Maluku dan Maluku Utara.

Beberapa waktu lalu, asosiasi-asosiasi ini sempat menggelar jumpa pers. Mereka bahkan berencana bertemu dengen Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahkan Presiden yang hadir saat Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2017.

Hanya saja perjuangan untuk memprotes dugaan tender kongkalikong di dua balai itu entah kenapa menjadi surut di tengah jalan.

Mohon yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk menurunkan penegak hukum Saber Pungli dan KPK untuk menyelidiki dan memeriksa Kepala Balai Sungai Ambon Maluku Haryono Utomo ST, MM, Ketua Pokja Hari Mustamu dan Satker Yance Pabisa dalam proyek APBN 2017 yang memenangkan kontraktor luar Ambon Maluku yaitu Makassar dan Surabaya yang terindikasi mereka hanya menerima fee saja karena yang bekerja bukan mereka, dikarenakan panitia dalam klarifikasi alat-alat berat mendatangi ke Makassar dan Surabaya, akan tetapi sampai saat ini kenyataannya alat-alat berat tersebut tidak ada satu pun berada di Ambon Maluku, artinya tidak ada mobilisasi terhadap alat berat tersebut, dan diwaspadai serta dikhawatirkan Haryono dan komplotannya mengerjakan sendiri proyek-proyek itu untuk meraup keuntungan sangat besar secara pribadi yang dengan segala cara yang licik oleh panitia lelang tender proyek tersebut (Haryono cs-red) untuk menyingkirkan kontraktor lokal/putra daerah yang sudah teruji dalam menangani proyek selama ini baik, dan tidak ada masalah apalagi merugikan negara, akan tetapi proyek-proyek ini dicurgai dikerjakan dengan pembagian keuntungan pribadi yang akan berdampak buruk terhadap proyek tersebut.

Dan yang akan terjadi yaitu mutu kualitas pekerjaan proyek tersebut akan hancur dan tentunya akan merugikan warga masyarakat Ambon Maluku, dan jelas akan merugikan keuangan negara. Oleh sebab itu kami warga masyarakat Ambon Maluku memohon lembaga KPK dan Tim Saber Pungli untuk turun tangan menyelidiki permainan licik Haryono Utomo ST, MM dan komplotannya. (*/dade/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *