PERISTIWA

TERKAIT AKSI 112, POLRESTA DEPOK ADAKAN PERTEMUAN DENGAN PEMUKA AGAMA

HARIANTERBIT.CO – Terkait Aksi 11 Februari mendatang, pihak Polresta Depok, Jawa Barat, melakukan antisipasi agar tidak terjadi pengerahan massa. Pihak Polresta Depok akan memberhentikan secara paksa warga Depok yang akan mengikuti Aksi 112 tersebut. Pasalnya aksi tersebut tidak diberi izin oleh aparat kepolisian.

Terkait hal itu, pihak Polresta Depok telah bertemu dengan para pemuka agama serta pimpinan berbagai organisasi Islam, seperti MUI, NU, Muhammadiyah serta Front Pembela Islam (FPI).
“Semua telah sepakat tidak akan turun ke Jakarta, untuk aksi itu. Sebab dilarang,” tegas Herry usai melakukan pertemuan dengan para pemuka agama di Mapolresta Depok, Rabu (8/2) petang.

Pelarangan tegas terhadap aksi tersebut sudah disampaikan pihak Polda Metro Jaya. Aksi tersebut tidak mendapatkan izin dan dilarang karena dianggap menyalahi aturan penyampaian pendapat di muka umum seperti yang teruang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009.

“Polisi akan tetap menjaga kondusivitas di Depok. Dan ulama sepakat tidak turun ke Jakarta,” ujar Herry.

Polresta Depok adakan pertemuan dengan para pemuka agama di Mapolresta Depok terkait Aksi 112.
Polresta Depok adakan pertemuan dengan para pemuka agama di Mapolresta Depok terkait Aksi 112.

Ketua Muhammadiyah Kota Depok Idrus Yahya, yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan, sesuai instruksi pimpinan Muhamadiyah Pusat di Yogyakarta, jemaahnya dilarang turun ke Jakarta untuk Aksi 112. “Muhammadiyah tidak ikut. Tapi, ambil manfaat dan mudaratnya. Kalau banyak mudaratnya tidak usah ikut,” ujarnya.

Ketua Pengurus Cabang NU Kota Depok Raden Salamun menyatakan, pihaknya akan patuh kepada putusan Pengurus Besar NU. “Kami taslim atau mengikuti, dan tidak akan turun. Bahkan, melarang warga NU ikut,” ujarnya.

Namun Raden Salamun mengungkapkan, NU Kota Depok tidak bisa melarang warganya yang mau ikut atas nama pribadi. Jika ada warga NU yang turut dalam aksi 112, mereka dilarang membawa atribut NU.

Menurutnya, semangat NU melarang warga ikut aksi itu untuk menjaga kondusifitas Pilkada Serentah 15 Februari 2017. “Poinnya jaga pelaksanaan Pilkada serentak agar kondusif. Jadi, warga NU tidak perlu ikut,” ucap Salamun.

Menurut Salamun, 60 persen warga Depok berasal dari kalangan NU. Aksi 112 di Jakarta, kata dia, tidak ada kepentingannya dengan warga Depok. “Demo-demo sebelumnya tidak murni urusan pilkada tapi ditunggangi kelompok-kelompok lain yang tidak menginginkan Indonesia ini tertib dan damai,” imbuhnya.

NU Depok akan memberikan sanksi bagi pengurus yang ikut aksi tersebut. Bahkan, pihaknya akan memproses jika ada warga Depok, yang membawa atribut NU untuk ikut Aksi 112. “Sebaiknya bantu polisi untuk berdoa dan istighosah di rumah masing-masing agar pilkada lancar dan tertib,” imbaunya. (arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *