KASUS

KETUA FPMDI DUKUNG DEWAN PERS, TAPI…?

HARIANTERBIT.CO – Ketua Forum Pimpinan Media Digital Indonesia (FPMDI) S.S Budi Rahardjo menegaskan, pihaknya mendukung Dewan Pers dan Kementrian Komunikasi Informasi dan Informatika dalam upaya pemberantasan media abal-abal penyebar media palsu.

Tapi, tambahnya sebaiknya langkah Dewan Pers diikuti dengan literasi media secara sinergis, jangan reaksional dan parsial.”Kami melihat, banyak media kartel, bekerja untuk kepentingan politik tertentu, saat ini,” ujar Jojo.

Diungkapkan, Anggota Forum Pimpinan Media Digital dan Asosiasi Media Digital terdiri dari start up (media kecil) yang tengah dirintis hingga perusahaan media digital yang sudah bisa menggaji jurnalis serta karyawannya sesuai upah standart upah minimum,” jelas Jojo.

“Kami lindungi, karena bekerja profesional, mewacanakan aspirasi masyarakat, dengan kaidah jurnalistik yang benar,” ujarnya mecukil sikap deklarasi Forum Pimpinan Media Digital Indonesia dan Asosiasi Media Digital,

Pria yang juga menjadi CEO Majalah Eksekutif yang sudah terbit sejak 1979 ini menyebut hendaknya Dewan Pers tidak terlalu utamakan verifikasi administrasi standar perusahaan pers dimana harus menggaji 13 setahun sesuai UMR. Maksudnya, di era media digital kriteria media digital yang ideal jangan dengan basis usaha media beberapa tahun lalu.

“Media digital berkembang dan teruslah mengikuti jaman,” ujar Jojo mengingatkan, bahwa banyak dari anggota Forum Pimpinan Media Digital terdiri dari jaringan media konvensional cetak yang kemudian melebarkan sayap ke digital. “Banyak juga dari kami para startup,” jelasnya.

“Tentu saja kami sudah paham dan taat kode etik jurnalistik, dengan standar perusahaan pers termasuk jurnalisnya sudah lulus kompetensi, tutur S.S Budi Rahardjo.

Mengenai perusahan pers yang sudah menetapkan jurnalistik berkualitas serta menjauhkan berita hoax, Forum Pimpinan Media Digital punya catatannya. “Jangan juga dengan adanya logo Dewan Pers, membatasi suplai dan kompetisi informasi. Kami menolak jika logo Dewan Pers menyebabkan kartel di bidang media,” ujar Pemimpin Redaksi Majalah MATRA dan CEO majalah Eksekutif ini.

Ketua Forum Pimpinan Media Digital setuju jika Dewan Pers memverifikasi media untuk bertujuan memberantas media abal-abal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *