DAERAH

GURU SLB BELUM TERIMA TUNJANGAN SERTIFIKASI SEJAK AGUSTUS 2016

HARIANTERBIT.CO – Siapa sangka nasib para guru Sekolah Luar Biasa (SLB) harus berada di unjung tanduk. Pasalnya sejak Agustus 2016 lalu, 34 guru SLB belum menerima tunjangan sertifikasi. Kondisi membuat tergeraknya kalangan DPRD di Komisi C dan Dinas Pendidikan untuk membantu dan memperjelas nasib ke 34 guru SLB tersebut. Untuk menyikapi ini Komisi C DPRD  pun menggelar rapat bersama dengan para guru SLB, Dinas Pendidikan dan BKPPD, Jumat (3/2).

Meskipun Komisi C mendapatkan surat tertulis dari BKD tidak bisa dicairkan dari anggaran daerah. Namun  untuk memperjelas nasib tunjangan guru SLB, Dinas Pendidikan akan ke pusat bersama para guru pada Senin (6/2) besok.

Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon dr Doddy Ariyanto, Jumat (3/2) mengungkapkan, hasil rapat kali ini, pihaknya mencoba mencari solusi untuk 43 guru SLB berkaitan dengan sertifikasi yang dari bulan Agustus belum terbayarkan oleh pemerintah kota.

Hasilnya, kata Doddy, pada saat pemerintah kota tidak bisa membayarkan dari BKPPD karena berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 bahwa untuk pembayaran sertifikasi guru SLB yang berwenang adalah pemerintah pusat. Sehingga, mereka tidak bisa membayarkan padahal anggaran tersebut berasal dari APBN dan disalurkan ke APBD kota.

Akan tetapi, lanjut dia, bukan menjadi sebuah halangan karena pihaknya mendapatkan surat dari BKD yang menjadi jawaban dari dinas pendidikan bahwa tidak bisa dibayarkan melalui APBD dan mereka akan membawa ke pusat kementrian keuangan untuk ada kejelasan pembayaran sertifikasi tersebut.

“Untuk pengurusan sertifikasi ke pusat masih dari dinas pendidikan. Sebenarnya kalau secara aturan guru-guru ini kan dari dinas pendidikan. Dan hari Senin, dinas pendidikan didampingi guru SLB akan ke pusat melayangkan surat yang ditujukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tembusan ke Kementerian Keuangan,” jelasnya.‬

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Jaja Sulaeman menyatakan, sertifikasi guru SLB ini adalah guru-guru yang dikelola dan menjadi tanggung jawab provinsi. Dan memang sebaiknya mereka yang menanganinya apakah itu ke pusat atau ke kota.

Dahulu, sambung Jaja, sebenarnya lancar-lancar saja sertifikasi guru SLB ini. Ketika diberikan ke daerah akhirnya kan ada kendala dalam aturan kewenangan aturan pendidikan, karena urusannya di provinsi. Sertifikasi ini urusannya dari pusat, dan untuk semester kedua ini memang transfernya ke daerah.

Jaja menambahkan, kendalanya, daerah tidak ada petunjuk tertulis secara formal tertuang di dalam juknis bahwa SLB ini diberikan ke daerah. Sehingga itu yang menjadi kendala. Pihaknya akan mencari solusi sebagai dasar untuk disampaikan ke Kementerian Pendidikan ditembuskan ke Kementerian Keuangan.

“Mudah-mudahan ada jawaban tertulis apakah itu dibayarkan di kota, di provinsi, atau di mana. Ada jawaban yang resmi. Sehingga jawaban tertulis menjadi dasar apakah pemerintah kota yang mengeluarkan sertifikasi guru SLB atau seperti apa,” jelasnya.‬

Salah satu guru SLB, Suyanto mengatakan, pihaknya bersyukur hasilnya sesuai yang diharapkan. Karena Senin besok, dinas pendidikan akan mengurus sertifikasi dengan mengirim surat ke Kementerian Pendidikan, dan pihaknya menunggu jawaban dari pemerintah pusat. Apakah akan dibayarkan di daerah atau pusat.

“Kita belum dibayar sertifikasi dari Agustus 2016 sampai sekarang. Memang status kepegawaian dari provinsi, dan baru sekarang Dinas Pendidikan kota bisa membantu,” ungkapnya. (nurudin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *