HARIANTERBIT.CO – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengawali kinerja tahun 2017 dengan menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK). Selama tiga hari dari 25-27 Januari 2017, para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan memfokuskan untuk membahas layanan pendidikan yang merata, berkeadilan dan berkualitas, dengan tema “Bersama Membangun Pendidikan dan Kebudayaan yang Merata, Berkeadilan dan Berkualitas”.
“Pada hari kedua, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo akan membuka RNPK 2017 dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 2.844 anak yatim di Jakarta Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat,” kata Mendikbud Muhajir Effendi, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemendikbud, Bojongsari, Sawangan, Jawa Barat, Rabu (25/1) malam.
KIP ini merupakan bagian dari program perluasan akses pendidikan melalui Program Indonesia Pintar.
Sebanyak 1.087 orang akan menghadiri RNPK 2017, yang berasal dari jajaran pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikbud, kepala dinas pendidikan tingkat provinsi, kabupaten di seluruh Indonesia, anggota DPR-RI, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Standar Nasional Pendidikan, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), Badan Akreditasi Nasional, The Southeast Asian Minister & Education Organization (SEAMEO), dan bahkan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, atase dikbud, komunitas pedulu pendidikan.
RNPK akan merumuskan empat tujuan yaitu pertama, Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2016. Kedua, sinergi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 dengan fokus utama Program Indonesia Pintar, Penguatan Pendidikan Karakter, Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Kejuruan, Penguatan Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan antara Kemendikbud dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kab/Kota (Implementasi UU 23/2014).
Ketiga, menyepakati Kebijakan Operasional 2017 dan Merumuskan Bahan Masukan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 dengan mempertimbangkan kewenangan dan urusan bidang dikbud sesuai UU No 23/2014.
Keempat, meningkatkan kerja sama antara Kemendikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kab/Kota dengan publik/masyarakt komunitas pendidikan dan kebudayaan.
RNPK akan menghasilkan rumusan-rumusan sebagai komitmen menyukseskan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di bidang pendidikan dan kebudayaan 2017, yaitu strategis pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk akses pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, strategi penguatan pendidikan karakter, strategi revitalisasi pendidikan kejuruan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, strategi peningkatan kualitas layanan dikbud sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan (SPM dan SNP) sebagai Implementasi UU No 23/2014.
Kemudian, tersusunnya rekomendasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2017, terumuskannya bahan masukan kebijakan dan program pendidikan dan kebudayaan tahun 2018. Selanjutnya, dipahaminya arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pendidikan dan kebudayaan 2017-2018, dan terbangunnya jaringan kerja sama antara Kemendikbud, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dan kabupaten/kota dengan publik/masyarakat penggiat pendidikan dan kebudayaan. (*/dade/rel)
